Terkait kasus ASN Napikor, Penyidik Kembali Periksa Sekda dan Kabag Hukum

  • Whatsapp

Rote Ndao, BERITA NTT.com – Penyidik Reserse dan Kriminal Polres Rote Ndao Kembali melakukan Pemeriksaan Terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rote Ndao Jonas M. Selly dan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Rote Ndao Hanry MJ. Mooy terkait dengan Kasus Dugaan Tindak Pidana Koruspsi Pengaktifan Kembali sejumlah ASN Mantan Narapidana Korupsi oleh Bupati Rote Ndak Ny. Paulina Haning-Bullu,

Hal itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Rote Ndao IPTU Yames J. Mba’u melalui Kasubag Humas Polres Rote Ndao Aiptu Anam Nurcahyo Rabu, (13/01/2021) petang.

Bacaan Lainnya

Dikatakannya, Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pengaktifan kembali ASN Mantan Napikor di Kabupaten Rote Ndao hingga saat ini masih dalam tahap penyelidikan, tim penyidik secara maraton mulai dari Selasa (12/01/2021) kembali memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus tersebut, salah satu yang kembali dimintai keterangannya yakni Sekretaris Daerah dan Kabag Hukum Setda Rote Ndao.

“Mulai selasa kemarin hingga siang ini (Rabu- 12/01/2021) kita kembali memanggil Sekda dan Kabag Hukum untuk dimintai keterangan seputar persoalan pengaktifan kembali ASN Napikor oleh pemerintah Kabupaten Rote Ndao” ungkap Mantan Kapolsek RBL tersebut.

Dalam pemeriksaan kali ini, menurut Yames pihak penyidik mendalami perkembangan terbaru soal para ASN Mantan Napikor tersebut, termasuk didalamnya terkait dengan adanya informasi bahwa Sejumlah ASN kembali diberhentikan Oleh Bupati Rote Ndao Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Masih menurut Yames, selain Sekda dan Kabag Hukum, pihaknya akan memanggil pihak-pihak yang terkait denan persoalan tersebut, termasuk para ASN Napikor untuk dimintai keterangan tambahan.

Ketika ditanya apakah ada kemungkinan memeriksa Bupati Rote Ndao, Yames Katakan untuk Bupati sendiri sampai saat ini belum dijadwalkan, namun jika diperluka keterangan yang bersangkutan tentu pihaknya akan mengundang Bupati untuk dimintai keterangan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Untuk diketahui, kasus ini mulai mencuat tatkala adanya SKB Tiga Menteri yang memberikan penegasan kepada setiap PPK untuk segera melakukan Pemberhetian Tidak Dengan Hormat kepada ASN yang terlibat Kasus Korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap,

Setelah itu, pada Tanggal 29 April 2019 Bupati Rote Ndao mengeluarkan SK PTDH terhadap Sejumlah ASN di lingkup Setda Rote Ndao. Namun tak lama setelah itu, pada tanggal 24 Mei 2019 Bupati Kembali menerbitkan SK Pembatalan atas SK PTDH yang dikeluarkan sebelumnya dan mengaktifkan kembali para ASN Mantan Napikor tersebut pada Jabatannya semula.

Hal ini kemudia menjadi polemik ditengah Masyarakat Kabupatem Rote Ndao maupun dikalangan Para Politisi di Gedung DPRD Rote Ndao, hingga akhirnya sebelum kembali memecat sejumlah ASN Napikor tersebut Bupati sempat mengeluarkan SK pemberhentian sementara Gaji para ASN Napikor tersebut terhitung tanggal 01 Juli 2020, namun mereka masih tetap dibiarkan bekerja seperti biasa tanpa dibayarkan gajinya. (BNC-01)

Pos terkait