Sebagian Besar Warga Landu sudah Tersentuh Bansos Kemensos

  • Whatsapp

Rote Ndao, BERITA NTT.com -Sebagian besar warga penghuni Pulau Landu, Desa Landu, Kecamatan Rote Barat Daya, yang merupakan salah satu pulau kecil di Kabupate Rote Ndao, Provonsi NTT, sudah tersentuh bantuan sosial Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial.
Demikian disampaikan Pj Kepala Desa Landu Semuel Messakh kepada media ini saat ditemui di Mokdale, Ba’a, Kamis (4/6).
Dijelaskan Messakh, dari 178 KK penguni Pulau Landu, 105 KK masuk dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 16 KK mendapat sentuhan melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako, sejak beberapa tahun terakhir ini.
Selain itu, dalam masa pandemi Covid-19 ini, saat Pemerintah Pusat memperluasan pemberian bansos, kembali 36 KK menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos, sehingga total keseluruhan KK dan warga lanjut usia (lansia) Pulau Landu yang sudah masuk dalam Data Terpadu Keserasian Sosial (DTKS) Kemensos sebanyak 157 KPM.

Sedangkan terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa, kata Messakh, setelah dilakukan pendataan oleh Tim Relawan Desa bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang bertugas di wilayah tersebut, terdapat 39 KK yang memenuhi 9 dari 14 kriteria yang ditetapkan oleh Kemendes, namun setelah dilakukan validasi ternyata 25 KK telah masuk dalam daftar penerima Bansos Kemensos, seperti PKH, Kartu Sembako, dan BST, sehingga telah dikeluarkan dan hanya 14 KK yang berhak menerima BLT Dana Desa.
“Penyaluran BLT bagi 14 KK penerima telah dilakukan pada 20 Mei lalu untuk bulan April dan Mei. Sedangkan tujuh KK yang masuk kriteria tetapi belum terakomodir, sudah diusulkan sebagai penerima JPS Provinsi NTT,” katanya.
Sekretaris Desa Landu Matan Haning menambahkan, warga yang tidak menerima bansos adalah perangakat desa, yakni kepala desa, Sekdes, tiga orang Kaur, tiga orang Kasi, kepala dusun, BPD, dan dua KK yang berprofesi sebagai ASN.

Ketika ditanya terkait jumlah penerima Bansos Kemensos dan Dana Desa yang melebihi jumlah KK di desa tersebut, Mantan katakan bahwa jumlah penerima tak dapat ditotalkan lurus karena penerima PKH itu ada yang kategori KK dan juga lansia, sehingga ada lansia dalam satu keluarga tercatat juga sebagai penerima PKH. Dan ini sudah berlangsung sejak program tersebut diluncurkan beberapa tahun silam.

“Jadi kita tidak bisa pastikan jumlah KK harus sama dengan jumlah penerima karena dalam satu KK, bisa saja lansia di rumah itu juga dapat sentuhan PKH Lansia, disamping anak-anak dan ibu hamil dalam keluarga tersebut sebab itu sudah terverifikasi melalui DTSK Kemensos. Yang kami di desa urus hanyalah BLT Dana Desa yang setelah divalidasi sebanyak 14 KK dan itu sudah bersih, tidak ada pendobelan,” pungkasnya. (**)

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *