Menu

Mode Gelap

Berita Terkini · 28 Agu 2022 10:22 WIB ·

Rapat Penyempurnaan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Rote Ndao TA.2021 Berlangsung Alot


					Rapat Penyempurnaan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Rote Ndao TA.2021 Berlangsung Alot Perbesar

Rote Ndao, BERITA NTT.com – Rapat Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 oleh BANGGAR DPRD Rote Ndao berlangsung Alot. Sejumlah Anggota Badan Anggaran DPRD Rote Ndao bersikukuh untuk tidak menyetujui Pengakuan atas Aset Tanah dan Pengakuan adanya utang Daerah terhadap pemilik tanah di Desa Oehandi Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao.

Sejumlah Anggota Banggar meminta agar sebelum Ranperda tersebut dilakukan penyesuaian untuk ditetapkan menjadi Perda maka harus terlebih dahulu mendapatkan kepastian hukum dari APH agar dikemudian hari tanah tersebut tidak dijadikan persoalan hukum yang dapat menjerat semua pihak yang terlibat yakni Pemerintah dan DPRD.
Dalam rapat yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Sabtu, 27/08/2022 siang, Wakil Ketua DPRD Paulus Henuk,SH menegaskan agar penyempurnaan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Rote Ndao dapat tetap dijalankan dengan catatan semua harus berpatokan pada Pendapat Akhir masing-masing Anggota DPRD melalui Fraksi- fraksi beberapa waktu lalu, Khusus terkait tanah Oehandi, Lembaga DPRD bersama pemerintah telah bersepakat untuk masalah tanah itu dikeluarkan dari pembahasan Ranperda pertanggungjawaban APBD TA.2021 dan meminta Pemerintah untuk berkonsultasi dengan APH yakni KPK, Kejaksaan Agung dan Polri untuk mendapatkan kepastian hukum atas persoalan tanah tersebut, sehingga sampai dengan penyampaian Pendapat akhir Fraksi Tanah Oehandi tidak masuk dalam Ranperda tersebut.
“Yang kita rekomendasikan itu adalah konsultasi ke APH baik itu ke KPK, Mabes Polri maupun ke Kejagung sebagai lembaga Yudikatif untuk mendapatkan kepastian hukum atas persoalan Tanah Oehandi tersebut” ungkap Palus
lebih lanjut, Paulus katakan, pada tahapan konsultasi dengan pemerintah Provinsi dirinya telah menyampaikan kepada pemerintah provinsi ketika pemprov melalui BKAD meminta supaya di masukkan kembali tanah Oehandi sebagai aset sekaligus sebagai kewajiban jangka pendek karena pada saat paripurna pembahasan di kabupaten telah disepakati untuk dikeluarkan dari neraca baik sebagai aset maupun sebagai kewajiban jangka pendek.
“malam itu ketika kita bicara lewat zoom kepada provinsi saya tegaskan apa jaminan hukumnya, buat pemerintah daerah dan DPRD manakala kalau tanah Oehandi dimasukkan kembali sebagai aset, pemerintah provinsi melalui BKAD provinsi tidak mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi dewan dan bupati” kata Wakil Politisi Partai Perindo itu.
Ironis memang jika pemerintah dan DPRD bersepakat mencatat Tanah Oehandi sebagai Aset sementara pemerintah pada Tahun Anggaran 2021 lalu pemerintah tidak menganggarkan pembelian tanah tersebut, parahnya lagi tanah tersebut belum dibayar oleh pemerinta.

terkait Tanah tersebut BPK RI Perwakilan NTT pada tahun 2018 menyatakan menolak Tanah tersebut dicatat sebagai aset daerah dan sekaligus sebagai kewajiban jangka pendek

pemerintah daerah kepada pihak ketiga dengan alasan : “sebuah aset yang tidak di rencanakan pembeliannya dalam APBD tidak dapat di catat sebagai aset. Sebaliknya, kewajiban yang timbul atas pencatatan aset tidak bisa di catat sebagai kewajiban manakala tidak pernah di rencanakan pembeliannya dalam APBD.

“Sekarang hanya gara-gara keputusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Bulan Februari 2022 lalu yang menyatakan bahwa Saudara Leonard Haning selaku penggugat menang atas pemerintah daerah, lalu paksa kita untuk akui, padahal yang pertanggungjawaban keuangan yang akan kita lakukan penyempurnaan adalah Anggaran TA. 2021 tapi mengapa pemda Rote Ndao memasukan peristiwa hukum (putusan pengadilan) yang terjadi pada tahun 2022 dalam pertanggung jawaban keuangan 2021? Perlu diingat bahwa peristiwa putusan pengadilan setelah tahun buku 2021. Ada apa sehingga harus cepat dimasukan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan TA. 2021?” tegas Paulus Henuk.

Politisi Perindo tersebut juga mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilainya diskriminatif dimana terdapat putusan pengadilan TUN yang mengharuskan pemda membayar hak ASN yang menang melawan pemda pada tahun 2013 lalu namun hingga saat ini tidak pernah dimasukkan oleh pemerintah Daerah sebagai Kewajiban untuk pemerintah untuk membayar kepada ASN tersebut. “ artinya Putusan TUN tersebut sudah 9 tahun yang lalu kenapa tidak pernah di masukkan dalam kewajiban untuk dibayar? Kenapa tanah milik mantan bupati (si pembuat kebijakan membangun bangunan milik pemda di atas tanah
miliknya tanpa persetujuan dewan terlebih dahulu justru di “anak emaskan” sementara hak seorang ASN yang sdh 9 tahun harusnya dibayar justru di “anak tirikan”?

selain berkonsultasi dengan bagian keuangan Paulus Henuk mengaku dirinya bersama Wakil Ketua I DPRD Rote Ndao Yosia A. Lau juga berkonsultasi dengan KEPALa Biro Hukum Pemprov NTT Oder Max Sombu, pada kesempatan itu kepala Biro Hukum mengatakan agar DPRD harus hati-hati dalam mengambil keputusan soal tanah Oehandi tersebut jangan sampai Bupati dan DPRD Rote Ndao bisa seperti Bupati dan DPRD Kota Malang yang tersandung kasus hukum dengan kasus yang hempir sama dengan yang sedang dialami oleh Pemerintah dan DPRD Rote ndao saat ini.

Paulus Henuk juga menyoroti soal diktum ketiga surat gubernur yang menurutnya bernada ancaman karena dalam surat tersebut Gubernur menyatakan apabila Bupati dan DPRD mengabaikan hasil konsultasi (tidak memasukan tanah oehandi dalam perda) maka gubernur akan membatalkan perda tersebut. terkait diktum ketiga itu, Paulus Henuk menegaskan bahwa karena mengingat resiko hukum yang tinggi buat Bupati dan DPRD maka kita tetapkan perda tanpa tanah oehandi dan silakan gubernur “batalkan saja”. Perda pertanggungjawaban tersebut.
Untuk diketahui, Tanah yang menjadi persoalan itu adalah Tanah Milik Mantan Bupati Rote Ndao Leonard Haning di Desa Oehandi Kecamatan Rote Barat Daya, polemik tanah tersebut sudah tersjadi sekira Tahun 2016 lalu bermula saat pemerintah Rote Ndao yang mana saat itu

Bupatinya adalah Leonard Haning memindahkan pembangunan Kantor Camata Rote Barat Daya dan Puskesmas Batutua dari Desa Batutua ke Desa Oehandi.
Pemindahan lokasi ibu kota Kecamatan Rote Barat Daya tersebut dilakukan secara sepihak oleh pemerintah Rote Ndao yang kala itu dipimpin oleh Leonard Haning Sebagai Bupati tanpa melibatkan DPRD, Pemerintah kemudia membangun sejumlah fasilitas pelayanan masyarakat di Desa Oehandi yang mana bangunan tersebut berada diatas tanah milik Leonard Haning yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Rote Ndao.
Setelah fasilitas milik pemerintah dibangun diatas tanah tersebut barulah Leonard haning selaku Bupati Rote Ndao saat itu melakukan pembayaran tanah miliknya itu sebesar kurang lebih RP. 1.603.000.000, namun pada saat Sidang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 Lembaga DPRD menolak anggaran tersebut. dasar penolakan DPRD saat itu diantaranya adalah pengadaan tanah tersebut tidak direncanakan sebelumnya dan pemindahan lokasi kecamatan RBD tidak pernah dibahas bersama DPRD. setelah mendapatkan penolakan dari DPRD Leonar Haning melalui kuasa pemilik tanah (mengingat saat itu Leonard Haning masih menjabat Sebagai Bupati Rote Ndao Periode 2014-2019 akhirnya menyetor kembali anggaran terebut ke kas daerah.
Meski mendapatkan perlawanan dari Lembaga DPRD Leonar Haning tetap berupaya untuk mendapatkan haknya dari tanah yang telah digunakan oleh Pemerintah dimana Pada Tahun Anggaran 2017 pemerintah Kabupaten Rote Ndao kembali menganggarkan pembayaran tanah tersebut kurang lebih sebesar Rp. 7.400.000.000 (tujuh Miliyar Empat Ratus Juta Rupiah), besaran harga tanah tersebut sudah dihitung oleh Tim dari KJPP yang diminta oleh Pemda Rote Ndao saat itu, tim KJPP ini sangat misterius karena baik DPRD maupun Masyarakat tidak mengetahui siapa Tim KJPP yang melakukan perhitungan tanah tersebut sehingga menghasilkan nilai yang sangat fantastis. bahkan anggaran tersebut sudah dibayarkan oleh pemerintah kepada Bupati saat itu Leonar Haning melalui Kuasa Pemilik Tanah, namun lagi-lagi upaya Leonar Haning untuk mendapatkan haknya kembali gagal karena mendapatkan penolakan dari Anggota DPRD Rote Ndao, setelah tidak mendapatkan persetujuan dari DPRD Leonar Haning melalui Kuasa Pemilik Tanah saat itu kembali menyetorkan kembali Uang tersebut ke Kas Daerah.
Upaya untuk mendapatkan haknya terus dilakukan Leonar Haning, dimana sebelum berakhir masa jabatannya, ia kembali meminta Tim KJPP lainnya untuk melakukan perhitungan ulang terhadap harga tanah tersebut, Tim KJPP baru ini kemudia hadir di DPRD untuk mempresentasikan mekanisme perhitungan dan besaran anggaran yang disepakati antara pemilik tanah ( Leonard Haning) dan pemerintah yang kala itu Masih dijabat oleh Leonard haning selaku Bupati Rote Ndao. tanah tersebut disepakati dibayar Rp. 2.4 miliyar rupiah, namun meski sudah mendapatkan hasil perhitungan KJPP DPRD tetap bersikeras untuk tidak membayar tanah tersebut karena memang sejak perencanaan awal pengadaan tanah tersebut tidak pernah melibatkan DPRD.
Akhirnya Pada Tahun 2021 Leonar Haning selaku pemilik tanah menggugat Bupati Rote Ndao yang adalah Istrinya sendiri terkait dengan kepemilikan Tanah di Desa Oehandi, perkara tersebut kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Rote Ndao dan pada Februari 2022 lalu majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut memenangkan Leonard haning sebagai Penggugat melawan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. terhadap putusan Pengadilan Negeri itu Bupati rote Ndao menyatakan menerima putusan tersebut sehingga tidak dilakukan upaya banding oleh pemerintah Rote Ndao (BNC-01)

Komentar Facebook
Artikel ini telah dibaca 363 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

DPC Demokrat Rote Ndao Buka Pendaftaran Bacaleg Periode 2024-2029

23 September 2022 - 10:23 WIB

Penetapan 2 Ranperda Pada Sidang II DPRD Rote Ndao Diduga Tidak Sah

12 September 2022 - 16:20 WIB

Ajak Orang Muda Cintai Budaya dan Rohani, Sekolah Tunas Gloria Gandeng KOXI NTT Gelar Mega Konser

20 Agustus 2022 - 08:47 WIB

Momentum Perayaan HUT RI Ke 77 Warga Naimata Keluhkan Akses Jalan dan Lampu Penerangan

18 Agustus 2022 - 07:41 WIB

Paulus Henuk Siap Jalankan Perintah Partai, Petrus Pelle Paling Berpeluang Jadi Calon Wabup

30 Mei 2022 - 13:04 WIB

Petrus Pelle Calon Tunggal Ketua DPC Demokrat Rote Ndao

17 Mei 2022 - 08:41 WIB

Trending di polhukam