beritantt.com
Menu

Pimpinan Partai Politik di Rote Ndao Tolak Penggunaan Perkada Dalam Menjalankan APBD TA. 2020

14

Rote Ndao, BERITA NTT.com – Polemik mengenai Pembahasan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 mengundang perhatian dari berbagi pihak, setelah bebrapa pakar hukum berpendapat mengenai Polemik yang terjadi saat ini, kali ini Para Ketua Partai Politik yang mendudukkan wakil mereka di Gedung sasando buka suara soal polemik tersebut.

Para pimpinan Partai Politik yang memiliki perwakilan di DPRD Rote Ndao secara tegas menolak Pelaksanaan APBD Kabupaten Rote Ndao dengan Menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)

Menurut para Pimpinan Partai tersebut, sesuai dengan penjelasan dari Pemerintah Provinsi baik Oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah maupun Sekda Provinsi NTT bahwa jika APBD dijalankan dengan Perkada maka Daerah yang menjalankan Perkada APBD tersebut akan dikenai sanksi berupa Penundaan transfer 25 %, dan itu tentunya sangat m rugikan masyarakat Rote Ndao.

Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Rote Ndao Charlie Lian yang dikonfirmasi media ini mengatakan, pemberlakuan Perkada bukan berarti kemenangan Pemerintah begitu juga sebaliknya Pemberlakuan Perda bukanlah kemenangan DPRD, sebab Perkada maupun Perda tentu berdasar pada Rujukan aturan yang ada.

Menurutnya, polemik yang terjadi saat ini menimbulkan berbagai opini ditengah masyarakat seolah-olah antar kedua lembaga baik DPRD maupun pemerintah sedang adu kekuatan antar penggunaan perda ataukah Perkada, hal ini harus diluruskan bahwa polemik APBD ini bukanlah uji kekuatan antara lembaga DPRD ataupun Pemerintah.

Namun sesungguhnya yang harus menjadi perhatian adalah konsekwensi dari keputusan yang diambil jika APBD Rote Ndao dijalankan menggunakan Perkada.

“Konsekwensi dari Perkada tentunya pak wartawan juga sudah baca di berbagai media sebagaimana disampaikan oleh beberapa pejabat pemerintah Provinsi NTT terkait dengan dampak akibat penggunaan Perkada dalam menjalankan APBD maka akan ada penundaan transfer Daerah sebesar 25%, nah jika hal ini terjadi tentunya Masyarakat yang akan dirugikan” kata Ketua Bapemperda DPRD Rote Ndao Tersebut,

Ditambahkannya, Substansi dari Polemik APBD Rote Ndao saat ini sebenarnya bukan pada Sanksi Administrasi yang akan dikenakan pada Bupati, Wakil Bupati Maupun Anggota DPRD, tetapi lebih pada Dampak Ikutan yang akan timbul akibat dari adanya keputusan menggunakan Perkada dalam menjalankan APBD seperti apa yang sudah disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah maupun Sekda Provinsi NTT.

Untuk itu Carlie mengaku sebagai Ketua Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Rote Ndao pihaknya tegas menolak Penggunaan Perkada dalam menjalankan APBD Rote Ndao.

Hal senada Juga Disampaikan Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Rote Ndao, Janri Nunuhitu yang ditemui ditempat terpisah, mengatakan, selaku Ketua Partai dirinya terus mendorong Anggotanya yang ada di Lembaga DPRD agar bersama-sama dengan anggota Fraksi lainnya untuk mendesak pemerintah agar tetap melanjutkan Sidang Pembahasan APBD sehingga kepentingan masyarakat tidak dikorbankan hanya karena Ego dari kedua lembaga penyelenggara Pemerintah di Kabupaten Rote Ndao.

Menurut Nunuhitu, meski berada di Luar Lembaga namun pihaknya terus memantau perkembangan pembahasan yang APBD yang terjadi di lembaga DPRD melalui kadernya yang ada di Lembaga Tetsebut.

Mantan Anggota DPRD Periode 2014-2019 itu menilai Jika Pemerintah memiliki Niat yang besar untuk menyelesaikan sidang Pembahasan APBD menggunakan Perda sesunghuhnya waktu masih ada namun sayangnya Pemerintah terkesan telah merencanakan dari awal agar APBD ini dijalankan menggunakan Perkada, hal itu dibuktikan dengan pernyataan dari Sekda Rote Ndao yang menyatakan Akan menjalankan APBD menggunakan Perkada.

Sebagai Ketua DPC Partai Hanura Janri menyatakan menolak Perkada APBD karena akan sangat merugikan Masyarakat, selain itu pelaksanaan Perkada APBD juga dinilainya akan merusak hubungan antara lembaga DPRD dan Pemerintah.

” Kita jangan hanya melihat Hari Ini, tetapi harus diperhatikan eksesnya kedepan, karena apapun yang terjadi masih ada Sidang pertanggungjawaban, masih ada Sidang perubahan Anggaran bahkan Sidang anggaran Induk Tahun 2021″ jika Perkada ini dijalankan maka pemerintah pasti akan kesulitan untuk kedepannya” ungkap Nunuhitu.

Sementara itu Ketua Partai Demokrat Kabupaten Rote Ndao, Petrus Johanis Pelle yang dikonfirmasi di Kantor DPRD setempat mengatakan, pelaksanaan APBD dengan menggunakan Perkada bukanlah Pilihan yang tepat, untuk itu seharusnya Pemerintah Provinsi Tidak Gegabah menyetujui permohonan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk menjalankan APBD Menggunakan Perkada.

Partai Demokrat Lewat Fraksi yang ada di DPRD secara Tegas Menolak penggunaan Perkada dalam menjalankan APBD Rote Ndao Tahun Anggaran 2020.

Namun jika Pemerintah Daerah tetap memaksakan Menggunakan Berbagai cara untuk menjalankan APBD 2020 dengan menggunakan Perkada maka Pihaknya akan melakukan perlawanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara ini.

Bagi Pelle, Persoalan APBD ini bukan soal siapa yang Benar dan siapa yang salah tetapi bagaimana APBD yang merupakan Akumulasi dari kebutuhan -kebutihan Masyarakat Rote Ndao ini bisa dilaksanakan sampai selesai dan menjelankannya menggunakan Perda karena masih ada waktu untuk kembali melanjutkan sidang Pembahasan APBD ini.

Ia menyayangkan banyaknya orang Pintar, memiliki pendidikan tinggi justrus memanfaatkan polemik ini untuk memanas-manasi situasi yang ada sehingga pemerintah tidak lagi memiliki niat untuk melanjutlam pembahasan APBD tersebut.

Pada kesempatan Itu Petrus juga menegaskan bahwa, DPRD tidak pernah menolak APBD karena Masih dalam Tahap Pembahasan, Untuk itu jika ada isu yang menyatakan bahwa DPRD Menolak APBD maka Itu adalah Isu Sesat.

Menurutnya, saat itu Pembahasannya tinggal menyisahkan satu OPD yakni BKAD, namun saat pembahasan Pada OPD Ekbang terkait dengan Program Kegiatan TBUPP justru pemerintah Walkout dari ruang Sidang.

Aksi Walkout itu sendiri menurut Pelle tidak akan terjadi jika Pemerintah mampu memberikan penjelasan yang logis soal pembiayaan dalam TBUPP tersebut, sebab menurut pemerintah TBUPP tersebut adalah adopsi dari TGUPP di Pemprov DKI Jakarta, namun saat itu Dewan meminta agar Kewenangan TBUPP itu harus dirasionalisasi karena kewenangannya sudah melampaui kewenangan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, para asisten bahkan Pimpinan OPD Kabupaten Rote Ndao, “jika kita melihat Tugas dan Kewenangan TBUPP yang ada maka sebaiknya tidak Usah ada lagi Pimpinan OPD maupun Para Asisten, Cukup saja Kita Pakai TBUPP tersebut” Kata Pelle

Sementara Anggaran pada OPD PKO sebesar 3 Miliard yang didrop oleh DPRD sebenarnya masalahnya adalah anggaranntersebut tidak ada dalam KUA-PPAS, ketika ditanya oleh garum gabungan Komisi TAPD mengatakan bahwa itu adalah kebutuhan dari OPD yang bersangkutan sehingga OPD tersebut membuat Telaahan kepada TAPD namun sayangnya Jawaban TAPD bertolak belakang dengan Jawaban OPD Teknis dimana saat Ditanya Kepla OPD tidak mengetahui anggaranntersebut karena pihaknya hanyalah OPD Teknis dan anggaran tersebut diberikan oleh TAPD,

Sementara itu terkait dengan Pengadaan Tanah Sebesar 5,8 miliar yang dipending oleh DPRD, hal itu dilakukan karena adanya penjelasan dari OPD Teknis yang mengatakan bahwa anggaran Pembelian tanah tersebut tidak bisa dilakukan sebelum adanya pernilaian harga tanah tersebut dari KJPP, untuk itu kita pending dan akan dianggarkan pada Perubahan Anggaran Nantinya.

Pendingnya anggaran untuk pengadaan Tanah tersebut Juga untuk mencegah para makelar tanah yang bisa memanfaatkan kondisi itu untuk keuntungan pribadi. ” Kita mencegah supaya tidak ada makelar yangbkemudia memanfaatkan momentum ini untuk mendatangi masyarakat dan membeli tanah dari masyarakat dengan Harga Murah atau bahkan hanya diberikan Uang siri pinang kemudian dijual kembali ke pemerintah dengan Nilai Yang Miliaran Rupiah” tambah Pelle,

Sementara terkait dengan Anggaran 1,6 Miliard untuk pelebaran jalan Lingkar Lapangan Bola Kaki Baa, Menurut Pelle, Dalam pembahasan di Komisi pihaknya memberikan saran kepada pemerintah apakah perluasan jalan itu sudah mendesak atau hanya alasan yang dibuat-buat hanya untuk menebang Pohon-pohon Mahoni yang ada di lingkar lapangan Bola Kaki Baa tersebut, jawaban kepala Dinas Saat itu bahwa pohon mahoni tersebut akan ditebang dan ditanam kembali, pertanyaannya Beberapa pohon mahoni yang sudah ditebang apakah sudah ditanam kembali atau tidak, hasil dari penebangan Pohon tersebut apakah ada PAD nya untuk daerah atau Tidak, Apakah pelebaran jalan lingkar Lapangan Bola Kaki Baa itu sudah sangat Urgen? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak sanggup dijawab oleh OPD Teknis

Dalam pembahasan Tersebut, Komisi C sudah mengusulkan agar anggaran itu dipending dan dianggarkan pada Tahun anggaran 2021 namun anggarannya ditingkatkan agarbbisa mengakomodir perluasan jln dari Cabang Pasar Merina sampai ke Simpang Utomo.

Baik Petrus Pelle Maupun Carli Lian dan Juga Janri Nunuhitu berpendapat Bahwa, polemik APBD ini terjadi hanya karena ditolaknya anggaran TBUPP yang diketuai oleh Drs Leonard Haning yang juga adalah Suami dari Bupati Rote Ndao Saat ini,

Ketika dimintai tanggapan mereka soal pernyataan wakil Bupati beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa Aksi walkout pemerintah dari ruang sidang itu merupakan akumulasi dari sejumlah Anggaran yang ditolak oleh DPRD mereka serentak menjawab hal itu tidak benar, itu hanyalah alasan pembenaran yang disampaikan oleh Wakil Bupati, sesungguhnya pembahasan mengenai item Anggaran lain yang juga ditolak maupun dipending oleh DPRD sudah selesai, dan sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPRD, tetapi ketika sampai pada pembahasan mengenai TBUPP pemerintah tidak mampu memberikan jawaban yang logis terhadap berbagai pertanyaan dari para anggota DPRD, sehingga pimpinan sidang melakukan Foting terhadap program tersebut dan kelihatannya sebagian besar menginginkan agar Program tetenut di Drop, saat itulah Pemerintah Walkout dari ruang sidang, padahalnya Pimpinan Sidang belum mengetuk palu untuk program tersebut.

Hal senada juga Disampaikan oleh ketua DPC PDIP Perjuangan Denison Mooy maupun Ketua PKB Kabupaten Rote Ndao Anwar Kisah yang dihubungi media ini melalui Telepon Seluler.

Anwar bahkan mengaku, Jika polemik ini tidak bisa diselesaikan pihaknya akan mengajukan Mosi tidak percaya terhadap Pimpinan DPRD, karena Dinilai ada Pimpinan DPRD yang sangat apatis dengan persoalan ini

Untuk diketahui, beberapa hari lalu, Pimpinan DPRD Rote Ndao kembali mengeluarkan Surat Undangan kepada Pemerintah Untuk melanjutkan sidang pembahasan APBD yang akan diselenggarakan Hari ini,

Wakil Ketua DPRD Rote Ndao, Paulus Henuk Yang dikonfirmasi media ini membenarkan adanya undangan terebut yang disampaikan kepada pemerintah,

Menurutnya waktu pelaksanaan sidang pembahasan masih ada, jika berdasakan Permendagri 33 maka masih ada waktu sampai dengan Bulan Februari karena dihitung 60 hari kerja sejak penyerahan RAPBD dan pengantar Nota Keuangan Daerah.

Untuk itu ia berharap Bupati Dapat Menghadiri Sidang lanjutan Pembahasan APBD Rote Ndao. tahun Anggaran 2020, sehingga tidak mengorbankan Masyarakat Rote Ndao. (Hendrik)

Komentar Facebook

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Ruangan komentar telah ditutup.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More