Menu

Mode Gelap

Daerah · 12 Sep 2022 16:20 WIB ·

Penetapan 2 Ranperda Pada Sidang II DPRD Rote Ndao Diduga Tidak Sah


					Penetapan 2 Ranperda Pada Sidang II DPRD Rote Ndao Diduga Tidak Sah Perbesar

Rote Ndao, BERITA NTT.com – Sidang II DPRD Rote Ndao Tahun 2022 dengan agenda Pertanggungjawaban Bupati atas Pelaksanaan APBD Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 diduga kuat tidak memenuhi kuorum, meski demikian dua randeprda yang dibahas dalam Adenda sidang II tersebut yakni Ranperda Pertanggungjawaban APBD Rote Ndao TA. 2021 dan Ranperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika tetap disahkan dan ditetapkan menjadi Perda oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

Berdasarkan dokumen yang berhasil diperoleh media ini, tampak hanya ada 10 Anggota DPRD Rote Ndao yang membubuhkan Tandatangan dalam daftar hadir Anggota DPRd Kabupaten Rote Ndao tanggal 29 Agustus 2022 lalu, secara aturan jika paripurna DPRD dihadiri kurang dari 2/3 jumlah anggota DPRD maka pengambilan keputusan dalam paripurna tersebut dinyatakan tidak sah, mengingat jumlah Anggota DPRD Rote Ndao seluruhnya berjumlah 25 orang maka setiap persidangan dapat dikatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 13 Anggota-nya.

Dalam menjalankan tugas keseharian sebagai wakil rakyat DPRD selain harus patuh pada Tatib DPRD yang dibuat oleh Lembaga DPRD juga harus patuh pada peraturan perundang –Undangan yang berlaku, salah satunya yakni PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota seperti tertuang pada Pasal 92 yang terdiri dari dua ayak dimana ayat (1) berbunyi Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD,
sesuai dengan tugas dan kewajibannya. ayat (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Selain itu dalam Pengambilan Keputusan Di lembaga DPRD yang berkaitan dengan Penetapan Perda dan APBD juga diatur dalam PP 12 Tahun 2018 tersebut khususnya pada pasal 97 ayat (1) huruf b. yang berbunyi rapat paripurna memenuhi kuorum apa bila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga ) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD,

Selanjutnya pada ayat (2) hruf b, berbunyi keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir. Lebih lanjut pasal (3) menyatakan apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing –masing tidak lebih dari 1 (satu ) jam.

Ayat (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah. (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri untuk provinsi dan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota.
Untuk diketahui daftar hadir peserta paripurna penetapan Perda Pertanggungjawaban Bupati atas Pelaksanaan APBD Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 dan Perda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika diduga kuat hanya dihadieri oleh 10 anggota DPRD Rote Ndao dari total 25 Anggota, dan pihak pemerintah hal itu dibuktikan dengan daftar hadir anggota DPRD Rote Ndao yang hanya ditandatangani oleh 10 Anggota DPRD Rote Ndao.

Yang lebih mengejutkan lagi adalah Tiga Pimpinan DPRD Rote Ndao diduga tidak mengikuti persidangan dimaksud mengingat tidak ada satupun pimpinan yang membubuhkan tandatangannya pada daftar hadir tersebut.

Wakil Ketua II DPRD Rote Ndao Paulus Henuk yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya mengaku dirinya memang tidak hadir dalam paripurna penetapan Perda Perda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA.2021 dan Perda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika karena ada urusan di luar daerah yangt tidask bisa diwakili,

Ketika ditanya apakah dirinya mengetahui bahwa ada dugaan paripurna yang diselenggarakan pada Tanggal 29 Agustus 2022 tersebut tidak sah, paulus henuk mengaku dirinya belum mendapatkan informasi terkait hal itu.

“saat sidang penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD TA.2021 tanggal 29 Agustus lalu saya memang tidak berada ditempat karena lagi ke jakarta untuk sesuatu urusan yang memang tidak bisa diwakili, jadi terkait informasi soal kuorum atau tidaknya sidang tersebut saya kurang tau” ungkap Politisi Partai Perindo tersebut.

Sementara itu Sekretaris Dewan Kabupaten Rote Ndao hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi, begitu juga kedua Pimpinan DPRD pernyataan sekwan akan segera diberitakan media ini setelah dapat mengkonfirmasi Sekwan DPRD dan Pimpinan DPRD Rote Ndao(BNC-01)

Komentar Facebook
Artikel ini telah dibaca 402 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

4 Simple Techniques For The Best Online Casino

7 Oktober 2022 - 02:27 WIB

Hello world

6 Oktober 2022 - 20:07 WIB

Pluses and minuses of Going on Blind Dates

6 Oktober 2022 - 12:43 WIB

12 I più prontamente utili Siti Internet, Organizzazioni, Bar Rintracciare Una MILF dell’Iowa

6 Oktober 2022 - 06:52 WIB

NYC ‘s City Winery Vorräte Eine Versammlung Ort In welchem Weinliebenden Paaren kann Genießen wann

5 Oktober 2022 - 15:42 WIB

Things about Casino Review Sites

5 Oktober 2022 - 15:14 WIB

Trending di Daerah