Penanganan Kasus ASN Napikor Yang Diduga Melibatkan Bupati Rote Ndao Berjalan Ditempat

  • Whatsapp

Rote Ndao, BERITA NTT.com – Penanganan kasus karupsi pengaktifan kembali sejumlah ASN mantan napikor yang diduga kuat melibatkan Bupati Rote Ndao Paulina Bullu hingga saat ini belum ada titik terangnya.

Penyidik Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse dan Kriminal Polres Rote Ndao diduga enggan menaikkan status kasus tersebut dari tahap penyelidikan ke tahan penyidikan, keengganan penyidik menaikkan status kasus tersebut ditengarai karena adanya keterlibatan penguasa dalam pusaran Kasus tersebut.

Bacaan Lainnya

Kapolres Rote Ndao AKBP Felli Hermanto, S.Ik, M.Si yang dikonfirmasi media ini melalui pesan WhatsApp beberapa waktu lalu terkait dengan perkembangan kasus tersebut dan sulitnya mendapatkan konfirmasi terkait kasus ASN dari penyidik, ia sarankan agar wartawan media ini untuk konfirmasi saja kepada kasat reskrim, tidak hanya itu wartawan juga disarankan untuk bertemu dengan kasat reskrim di Kantor.

“konfirmasi saja, om ke kantor sajalah, silahkan Komunikasi” ungkap Kapolres melalui Pesan WhatsApp.

Setelah mendapatkan saran kapolres, wartawan media ini lalu mencoba membangun komunikasi degan Kasat Reskrim Polres Rote Ndao IPTU Yames Jems Mbau agar bisa bertemu guna bisa berdiskusi soal perkembangan penangan kasus tersebut, namun pesan WhatsApp yang dikirim sejak tanggal 01 Oktober 2021 tidak digubris oleh Kasat Reskrim meskipun tampak sang kasat sedang online.

Sementara AIPTU Anam Nurcahyo yang dikonfirmasi media ini pada tanggal 01 dan 02 Oktober 2021 lalu mengatakan dirinya tidak bisa memberikan banyak komentar terkait dengan hal itu, prinsipnya kasus tersebut hingga kini masih dalam tahap Penyelidikan, belum ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sedangkan soal bagaimana proses pengangan kasusnya itu merupakan kewenangan penyidik, pihaknya tidak bisa mengintervensi hal tersebut.

Anam juga menambahkan, sampai saat ini pihak penyidik masih menunggu hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh BPKP RI perwakilan NTT yang mana hingga saat ini belum disampaikan ke penyidik.

“seperti yang pernah saya sampaikan bahwa posisi perkembangan kasus sampai saat ini masih sama, Tulis Anam melalui Pesan singkat.

Untuk diketahui, kasus ini berawal dari adanya SK pemberhentian terhadap puluhan ASN mantan Napikor di lingkup Pemkab Rote Ndao pada Tanggal 29 April 2019 hanya beberapa bulan setelah Paulina Bullu dilantik sebagai Bupati Rote Ndao, namun belum sebulan Bupati Paulina Bullu kembali mengeluarkan SK pembatalan keputusannya itu, dan mengaktifkan kembali 15 orang ASN Mantan Napikor yang telah dipecat sebelumnya.

Keputusan Pengaktifan kembali ASN Mantan Napikor ini kemudian menjadi polemik karena sebelumnya sudah ada SKB Tiga Menteri yang mengatur agar para ASN mantan Napikor harus diberhentikan Tidak Dengan Hormat, keluarya SKB tiga Menteri tersebut didasarkan pada UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara kususnya pasal 87 ayat (4) huruf b.  PNS diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Meski telah mengetahui adanya SKB Tiga Menteri mupun UU yang mengatur soal pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap ASN mantan Napikor, Bupati tetap mengangkat kembali ASN mantan Napikor yang telah diberhentikan, ironisnya setelah satu tahun lebih bupati justru kembali memecat sejumlah ASN yang ia aktifkan kembali, (BNC-01)

Pos terkait