beritantt.com
Menu

Pemerintah Tak Hadiri Lanjutan Sidang, Dewan Kembali Surati Gubernur

11

Rote Ndao, BERITA NTT.com – Upaya Lembaga DPRD Kabupaten Rote Ndao guna Melanjutkan Sidang Pembahasan RAPBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 agar harapan Masyarakat Rote Ndao pada Tahun 2020 dapat terwujud nampaknya tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah.

Entah apa yang ada di pikiran Bupati bersama jajarannya sehingga Arahan Pemerintah Provinsi dalam konsultasi yang dilakukan beberapa waktu lalu agar pemerintah dan DPRD Kabupaten Rote Ndao kembali ke Rote dan melanjutkan Persidangan tak dituruti oleh pemerintah.

Ketika kembali ke Rote, Bupati Rote Ndao Paulina Haning -Bullu justru melayangkan Surat kepada Lembaga DPRD bahwa pihak pemerintah tidak dapat melanjutkan persidangan dengan alasan persoalan APBD tersebut sudah diserahkan kepada Pemprov.

Pantauan Media Ini di ruang Paripurna DPRD Rote Ndao, Ketua DPRD Alfred Saudilla membuka Rapat tepat pukul 18.00, WITA, namun persidangan tersebut tidak berlangsung lama akibat Bupati dan jajarannya tidak hadir dalam ruang rapat,

Melihat Kondisi itu, Ketua DPRD terpaksa meminta Persetujuan para anggota agar kembali malakukan Skors terhadap persidangan itu.

Setelah mendapatkan persetujuan dari para anggota DPRD, Alfred Saudila akhirnya mengetuk palu Skors sidang, setelah membacakan surat yang dilayangkan oleh Bupati Rote Ndao yang pada intinya menyampaikan. Kepada Dewan bahwa mereka tidak bisa melanjutkan persidangan dimaksud.

Untuk diketahui, sebelum palu Skors dijatuhkan, Beberapa anggota DPRD angkat Bicara mengenai Polemik tersebut, rata-rata anggota DPRD menyesali sikap Pemerintah, mereka menilai Pemerintah lebih mementingkan kepentingan mereka ketimbang kepentingan Masyarakat Rote Ndao.

Ketua Fraksi Demokrat Sejahtera, Petrus Pelle dalam kesempatan menyayangkan sikap Pemerintah, Pelle menilai Pemerintah lebih mengutamakan Kepentingan pribadi maupun golongan mereka ketimbang kepentingan rakyat Rote Ndao,

Hal itu, menurut Pelle tergambar jelas dari sikap Pemerintah yang Walkout dari ruang sidang hanya karena Sebagian besar anggota DPRD mempertanyakan urgensinya Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) dan juga apa saja hasil kerja TBUPP selama Tahun 2019 ini.

“Kalau kita melihat kembali kebelakang, Sebenarnya Polemik ini terjadi kan hanya karena masalah TBUPP yang tidak jelas kerjanya apa, ini kan aneh, apa karena Ketua TBUPP adalah Suami dari Bupati makanya Pemerintah mati-matian anggaran itu harus diakomodir meski tidak tau kerjanya apa? ” Kata Pelle

Pada tempat yang sama, Ketua Bapemperda DPRD Rote Ndao, Carlie Lian juga meminta agar Pimpinan DPRD segera menyurati Gubernur terkait dengan persoalan yang terjadi di Rote Ndao.

Carlie meminta agar dalam surat ke Gubernur NTT nanti harus dijelaskan Kronologis sejak awal persidangan dan dinamika yang terjadi dalam persidangan sampai pada Aksi walkout yang dilakukan oleh pemerintah dan tindakan pemerintah yang tidak mau melanjutkan persidangan meski sudah ada arahan dari pemerintah provinsi NTT.

Sementara itu, Adrianus Pandie Anggota Fraksi Perindo-Gerindra usai persidangan tersebut mengaku kecewa dengan sikap Bupati Rote Ndao.

Menurutnya, sikap yang dipertontonkan oleh pemerintah tidak lebih dari sikap kekanak-kanakan yang biasa ditunjukkan oleh anak kecil kala orang tua tidak mewujutkan keinginan mereka

“Pemerintah jangan kayak anak kecil, kita hadir ditempat ini untuk urus kepentingan masyarakat Bukan urus keinginan pemerintah yang tidak jelas hasilnya apa?” Tambah Adrianus (Hendrik)

Komentar Facebook

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Ruangan komentar telah ditutup.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More