Pemda Rote Ndao Belum Ajukan Dokumen KUA-PPAS TA.2021

  • Whatsapp

Rote Ndao,BERITA NTT.com- Hingga Pertengahan Oktober 2020 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao belum juga mengajukan Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA)- Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Induk Tahun 2021 untuk dibahas bersama DPRD Rote Ndao.

Keterlambatan Ini menuai tanggapan dari beberapa anggota DPRD Rote Ndao, memgingat APBD Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 juga mengalami keterlambatan yang menyebapkan DPRD dan Pemerintah diberikan Sanksi oleh pemerintah Pusat.

Bacaan Lainnya

Wakil Ketua DPRD Rote Ndao Paulus Henuk yang dikonfirmasi media ini Selasa (20/10/2020) pagi mengatakan, hinhga kini DPRD belum Menerima Dokumen KUA-PPAS dari pemerintah,

Menutitnya, untuk menghindari terjadinya polemik pembahasan APBD Tahun Anggaran 2021 maka pemerintah perlu segera menyerahkan KUA-PPAS dan RAPBD 2021 kepada DPRD.

Berdasarkan amanat Permendagri No.64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2021 maka Penyerahan KUA-PPAS telah mengalami keterlambatan 3 bulan lebih karena seharusnya diserahkan paling lambat pada Minggu ke-2 bulan Juli 2020.

Jika Pemerintah melewati tahapan proses penganggaran sesuai dengan amanat aturan mama Kesepakatan Antara Kepala Daerah dan DPRD atas KUA-PPAS mestinya paling lambat dilakukan Minggu ke-2 bulan Agustus 2020.

“Nah jika sampai saat ini dokumen KUA-PPAS saja belum diserahkan maka sudah dipastikan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2021 akan mengalami keterlambatan 3 – 4 bulan bahkan bisa lebih”, Ungkap Paulus Henuk

Dalam kesempatan itu Paulus Juga mengaskan bahwa akibat belum diserahkannya Dokumen KUA-PPAS maka tahapan selanjutnya akan memgalami keterlambatan hal itu dibuktikan dengan belum diserahkannya dokumen RAPBD Tahun Anggaran 2021 oleh pemerintah, sementara secara aturan jadwal penyerahan dokumen RAPBD beserta dokumen pendukung lainnya paling lambat Minggu ke-4 Bulan September 2020.

Paulus berharap Pemerintah Daerah perlu mentaati jadwal penyerahan dokumen anggaran 2021 agar lembaga DPRD memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari secara baik terkait dengan sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah Pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten.

“Jika Setiap tahun Pemda selalu menyerahkan dokumen dipenghujung tahun maka patut diduga ini merupakan modus dan cara Pemda agar lembaga DPRD tidak memiliki waktu yang memadai untuk mempelajari dan membahas anggaran secara lebih teliti karena waktu yang mepet.” Tegas Paulus

Untuk menghindari kejadian Pada Pembahasan APBD TA.2020 lalu maka pemerintah diminta untuk Patuh terhadap Permendagri No.64 tahun 2020 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

“Kepatuhan terhadap jadwal penyerahan dokumen anggaran 2021 juga bisa Memberikan ruang bagi publik Rote Ndao untuk ikut mencermati dan mengawasi proses penganggaran, pembahasan sampai penetapannya karena APBD adalah untuk kepentingan masyarakat dan bukan hanya dimaksudkan untuk kepentingan eksekutif dan legislatif saja” ungkap mantan aktivis ANTRA RI tersebut.

Ketua Komisi B DPRD Rote Ndao Denison Mooy saat dikonfiramasi media ini melalui telepon selulernya mengatakan keterlambatan Penyerahan Dokumen KUA PPAS akan berdampak terhadap tahapan Pembahasan RAPBD TA.2021, untuk itu pemerintah mesti lebih proaktif dalam menyiapkan dokumen tersebut agar bisa segera dibahas bersama DPRD

Denyson juga mengaku beberapa waktu lalu dirinya sudah mengkonfirmasi terkait dengan langkah DPRD dalam menyikapi keterlambatan Penyerahan Dokumen tersebut dan ternyata secara lembaga Dewan telah menyurati Pemerintah untuk segera mengajukan Dokumen KUA PPAS namun hingga saat ini belum ada jawaban dari Pemerintah.

Hal senada Juga disampaikan Anggota Komisi B DPRD Rote Ndao Caelie Lian saat dikonfirmasi media ini.

Dikatakannya, lembaga DPRD terus mendorong pemerintah agar segera mengajukan Dokumen KUA-PPAS TA.2021 untuk dibahas bersama DPRD.

Hal itu dilakukan oleh DPRD baik secara lembaga melalui Surat kepada Pemerintah juga dalam Komunikasi lisan saat Sidang Perubahan APBD TA.2020 beberapa waktu lalu

” secara pribadi sebagai Anggota DPRD saya mencoba untuk melakukan komunikask denga Pak Sekda saay Sidang Perubahan Anggaran beberapa waktu lalu, namun katanya terkendala pada Sistim Aplikasi Pemerintah Daerah yang belum dapat digunakan sementara pengajuan Dokumen KUA PPAS tersebut sudah diharuskan menggunakan Aplikasi tersebut” kata Ketua DPC PPP Kabupaten Rote Ndao tersebut.

Pihaknya sudah mencoba memberikan saran agar pengajuan Dokumen KUA -PPAS TA.2021 tetap menggunakan sistim manual sambil menunggu kesiapan Aplikasi tersebut agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2021 namun hingga saat ini belum ad jawaban pasti dari pihak pemerintah.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao Drs. Jonas M. Selly, MM yang fikonfirmasi media ini membenarkan adanya keterlambatan Penyerahan Dokumen KUA-PPAS tersebut.

Menurutnya keyerlambatan tersebut disebabkan adanya perubahan dalam penyusunan Dokumen KUA-PPAS dari yang biasanya menggunakan sistim manual ke Sistim Aplikasi Pemerinah Daerah (SAPD)

Dijelaskannya, Aplikasi tetsebut merupakan aplikasi baru sehingga perlu ada penyesuaian oleh para petugas di masing-masing OPD, sememtara hingga saat ini Tim dari pusat maupun Provinsi belum turun ke Rote Ndao untuk melakukan Bimel penggunaan Aplikasi tersebut.

Oleh karena itu Sekda mengaku dalam waktu dekat pihaknha akan menyerahkan Dokumen KUA- PPAS secara manual kepada DPRD untuk dibahas bersama sehingga dapat meminimalisir terjadinya keterlambatan Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2021 (BNC 01)

Pos terkait