Pemberhentian Perangkat Desa Busalangga Barat Bertentangan Dengan UU Desa

  • Whatsapp

Rote Ndao, Berita NTT.com –  Pemecatan Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Busalangga Barat Kabupaten Rote Ndao beberapa waktu lalu bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2014 tentang Desa

Hal itu disampaikan oleh ketua Komisi A DPRD Rote Ndao Feky Michael Boelan saat dikonfirmasi media ini Jumat (14/05/2021)

Dikatakannya, pemberhentian dan pengangkatan peragkat Desa tentu merupakan kewenangan penuh dari Kepala Desa, namun dalam menjalankan kewenangannya Kepala desa diwajibkan mematuhi aturan yang menjadi rujukan diantaranya adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

“Kepala Desa jangan hanya berpikir karena pengelolaan Desa merupakan kewenangan dia lalu seenaknya dia buat keputusan apa saja tanpa memperhatikan aturan-aturan yang lebih tinggi” ungkap Veky Boelan

Menurutya, tindakan pemecatan perangkat Desa oleh Kepala Desa Busalangga Barat Mikhael Arnolus Lute jelas sangat bertentangan dengan Undang-undan nomor 6 tahun 2014 khusunya pasal 51, 52 dan 53. Pada pasal  51 UU nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang larangan bagi perangkat Desa dimana terdapat 11 larangan bagi perangkat Desa mulai dari dilarang merugikan kepentingan umum sampai pada larangan meninggalkan Tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Pasal 52 mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana diatur pada pasal 51, dimana pasal 52 ayat (1) berbunyi perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan /atau teguran tertulis. Sedangkan ayat (2) berbunyi, dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Sementara pada pasal 53 UU nomor 6 tahun 2014 ayat (1) berbunyi perangkat Desa berhenti karena, meninggal Dunia, permintaan sendiri, diberhentikan. Ayat (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena, a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, b. Berhalangan tetap, c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.  Ayat (3) pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atasnama Bupati/walikota. Ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana diamaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Merujuk pada pasal-pasal yang termuat dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 diatas mana, apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Busalangga Barat sudah jelas melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut diatas. dimana dalam melakukan pemberhentian 10 orang perangkat Desa, Kepala Desa tidak lebih dahulu memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada 10 perangkat Desa yang diberhentikan itu.

Selain itu, Kepala Desa juga belum pernah mengeluarkan pemberhentian sementara kepada 10 orang Perangkat Desa tersebut seperti diatur dalam pasal 52 ayat (2) UU nomor 6 Tahun 2014.

Oleh karena itu harusnya Camat Rote Barat Laut yang mewakili Bupati tidak merestui usulan Kades Busalangga Barat untuk memberhentikan 10 orang perangkat Desa tersebut mengingat usulan tersebut cacat hukum akibat prosedur pemberhetian yang tidak memenuhi syarat.

Di tempat terpisah Wakil Ketua Komisi A DPRD Rote Ndao Adrianus Pandie yang dikonfirmasi media ini mengaku, pihaknya sudah menerima pengaduan dari sejumlah Perangkat Desa yang diberhentikan sepihak oleh Kepala Desa Busalangga Barat.

Saat menerima pengaduan ia mengaku sudah menanyakan soal prosedur pemecatan yang dilakuka oleh Kepala Desa terhadap 10 perangkat tersebut, dan mereka mengaku belum pernah mendapatkan teguran apalagi pemberhentian sementara dari kepala desa.

“kita sudah banyak menggali dari 10 perangkat yang datang mengadu, informasi sementara katanya mereka tidak pernah diberi teguran lisan maupun secara tertulis, mereka juga tidak pernah diberhentikan sementara sebagai konsekwensi dari hukuman akibat tidak menjalankan perintah atasan, tiba-tiba saja mereka di pecat” ungkap politisi Gerindra itu.

Masih menurut Adrianus, jika yan terjadi di Desa Busalangga Barat sesuai denga yang diceritakan oleh 10 perangkat Desa tersebut, maka itu tentu sangat disayangkan, hal seperti itu harusnya tidak boleh terjadi dan mestinya  Cama Rote Barat Laut dan pihak Dinas PMD lebih dahulu menyelesaikan polemik yang terjadi itu sebelum memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk melantik perangkat baru pilihan Kepala Desa yang inprosedural itu.

“anehnya Camat RBL dan Dinas PMD justru secara sepihak mendukung kepala Desa Busalangga Barat untuk melantik Perangkat yang baru, sementara proses pemberhentian perangkat yang lama tidak prosedural alias melanggar aturan” Kata Pandie

Kepala Dinas PMD Rote Ndao Yames K. Therik yang dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya tidak bisa melarang Kepala Desa untuk menunda pelantikan perangkat yang baru karena hal itu merupakan kewenangan kepala Desa.

Akan tetapi terkait dengan pengaduan tersebut, Yames mengaku pihaknya tetap akan melakukan kajian dan hasil kajian nantinya akan mereka sampaikan kepada 10 perangkat Desa yang diberhentikan.

Sementara itu Camat Rote Barat Laut hingga berita ini diturunkan belum dapat dihubungi, wartawan media ini sudah berusaha menghubungi camat melalui telepon seluler namun belum mendapatkan respon dari camat Rote Barat laut.

sebelumnya Kepala Desa yang dikonfirmasi media ini mengaku pemberhentian itu ia lakukan setelah ia mengefalusia para perangkat Desa tersebut selama dua bulan menjabat sebagai Kepala Desa Busalangga Barat.

Namun ia mengaku tidak memiliki instrumen penilaian terhadap kinerja para perangkat Desa itu, bahkan sang sekretaris Desa yang sudah dipecat justru tetap diperintahkan bekerja, dan sang sekretaris yang tidak tahu dirinya sudah dipecat oleh sang kades tetap menjalankan perintah sampai tuntas, setelah sang sekretaris menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dirinya (kades) barulah ia menyerahkan SK Pemecatan kepada Sekretaris dan 9 orang perangkat desa lainnya.

Rencananya setelah masa Sidang I komisi A DPRD Rote Ndao akan memanggil Kepala Desa Busalangga Barat, Camat Rote Barat Laut dan Dinas PMD untuk menggelar dengar pendapat guna menyelesaikan persoalan tersebut.(BNC01)

Pos terkait