Pemberhentian Empat Kepala Desa Oleh Bupati Rote Ndao Cacat Hukum

  • Whatsapp

Rote Ndao, BERITA NTT.com – Pemberhentian terhadap empat orang Kepala Desa Definitif yakni Kepala Desa Tesabela, Lentera, Tolama, dan Meoain Kabupaten Rote Ndao cacat hukum, pasalnya Surat Keputusan (SK) pemberhentian keemapat Kepala Desa tersebut keluar mendahului jadwal pelantikan Empat Kepala Desa tersebut.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Rote Ndao, Paulus Henuk saat dikonfirmasi media ini di Kantor DPRD Rote Ndao Rabu, (02/06/2021) petang usai menerima pengaduan dari Kepala Desa Lentera dan beberapa Tokoh Masyarakat.

Dikatakannya, ada kejanggalan dalam perlakuan pemerintah Kabupaten Rote Ndao terhadap empat Kepala Desa Definitif yang dihasilkan dari proses politik yang terjadi beberapa waktu lalu, kejanggalan dimaksud antara lain, SK Pemberhentian terhadap empat orang Kepala Desa tersebut keluar pada Tanggal 27 Mei 2021 sementara mereka justru baru dilantik pada Tanggal 28 Mei 2021.

“apa Dasar Empat orang Kepala Desa tersebut dilantik?, sementara mereka sudah diberhentikan Satu hari sebelumnya, hal itu mengisaratkan bahwa pemberhentian terhadap empat orang kepala Desa itu cacat hukum, sebab faktanya mereka baru dilantik pada tanggal 28 Mei 2021” ungkap Paulus

Menurut Paulus, mengapa Bupati tidak melantik empat kepala Desa tersebut berssamaan dengan puluhan kepala Desa yang  lain, sebeb tidak ada syarat dalam UU Desa maupun peraturan pemerintahnya bahwa kalau ada calon kepala Desa terpilih yang masih ada temuan oleh Inspektorat maka tidak Boleh dilantik, Anehnya lagi, desa-desa yang katanya masih ada temuan Inspektorat tersebut ternyata temuannya sudah diselesaikan oleh yang bersangkutan namun anehnya mereka masih tetap diberhentikan.

Paulus Menilai sistim Administrasi Pemerintahan di Setda Kabupaten Rote Ndao Amburadul, karena kesalahan-kesalahan tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja, melainkan sudah sering terjadi, contohnya belum lama ini Bupati Rote Ndao harus diturunkan dari Mimbar Dewan akibat disajikan Data yang salah oleh Stafnya.

Masih menurut Henuk, Kesalahan-kesalahan seperti itu dikarenakan Staf yang tidak mampu meneliti setiap data atau administrasi apapun sebelum diserahkan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti

Untuk itu, paulus berharap Bupati dapat memilih Staf yang tepat, staf yang memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing agar tidak terus mempermalukan Bupati dimuka umum.

“Bupati jangan pilih Staf yang memiliki Agenda kusus untuk mempermalukan Bupati dihadapan Umum, kasihan kan ini kalau teman-teman wartawan Tulis tetntu Publik akan melihat betapa amburadulnya sistim administrasi di Pemerintah kita ini” Tambah Politisi Partai Perindo tersebut

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Seda Kabupaten Rote Ndao Hangry M.J Mooy yang dikonfirmasi media ini enggan berkomentar, ia meminta agar wartawan media ini langsung mengkonfirmasi ke Sekda Rote Ndao, sementara Sekda Rote Ndao sampai Berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Rote Ndao, Yames K Therik saat dikonfirmasi media ini melalui telephon selulernya mengatakan terkait hal itu akan dijelaskan dalam Konferensi Pers, namun ditanya kapan akan digelar konferensi pers ia katakan konferensi pers akan digelar setelah Kepala Inspektorat kembali dari Kupang (BNC01)

Pos terkait