beritantt.com
Menu

Paulus Henuk Beberkan Fakta Soal Sidang APBD Rote Ndao TA. 2020

32

Rote Ndao, BERITA NTT.com – Perjalanan Panjang Pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran (TA) 2020 yang hingga saat ini belum ditetapkan oleh Pemerintah dan DPRD kabupaten Rote Ndao mendapatkan Perhatian dari Berbagai Pihak,

Polemik APBD Kabupaten Rote Ndao akir-akir ini menjadi isu seksi untuk diperbincangkan oleh berbagai kalangan Masyarakat Rote Ndao, baik masyarakat yang tinggal di Rote maupun masyarakat Rote Ndao yang tinggal diluar Rote Ndao.

Laman-laman media sosial pun dipenuhi dengan berbagai macam Diskusi berkaitan dengan polemik tersebut,

Demi menyelamatkan Uang Rakyat yang nilainya Ratusan miliar itu, Lembaga DPRD terus berupaya maksimal untuk mengajak pemerintah Kabupaten Rote Ndao agar tetap menjalankan sidang Pembahasan APBD sehingga APBD Rote Ndao Tidak Mengalami Pemotongan yang akan mengorbankan pelanan publik

Namun Upaya Lembaga DPRD untuk menyelamatkan Uang Rakyat nampaknya sia-sia, pemerintah justru lebih memilih menjalankan APBD Rote Ndao dengan menggunakan Perkada, hal itu terungkap saat pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati Rote Ndao yang difasilitasi oleh Sekda Provinsi NTT Benediktus Polo Maing beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Sekda NTT menyampaikan kepada Pimpinan DPRD bahwa, Bupati Rote Ndao Telah Menyurati Pemerintah Provinsi Untuk menjalankan APBD Rote Ndao dengan Menggunakan Perkada untuk itu Pelaksanaan APBD Kabupaten Rote Ndao akan menggunakan Perkada, karena Waktu pembahasan APBD sudah lewat waktu.

Namun Pada Kesempatan Itu, Wakil Ketua DPRD Rote Ndao Paulus Henuk, SH langsung mengajukan keberatan dihadapan Sekda NTT, soal pelaksanaan APBD Rote Ndao menggunakan Perkada.

Menurut Paulus, Pelaksanaan APBD Rote Ndao menggunakan Perkada akan sangat merugikan Masyarakat Kabupaten Rote Ndao, dimana Kabupaten Rote Ndao akan mengalami pemotongan Anggaran sebesar 25% atau kurang lebih sebesar 200 miliar rupiah.

Lebih lanjut, Paulus Membeberkan Fakta yang terjadi selama Proses pembahasan APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020. Diantaranya 1. Bahwa uu no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Permendagri No.33 tentang Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2020, sudah mengamanatkan bahwa penyerahan RAPBD harus diserahkan paling lambat 60 hari sebelum tanggal persetujuan. Batas waktu persetujuan adalah 30 Nopember, artinya seharusnya RAPBD diserahkan oleh pemerintah di akhir September atau awal Oktober Tahun 2019.1

2. Faktanya bahwa RAPBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 baru diserahkan ke DPRD pada tanggl 20 November 2019 dan Pengantar Nota keuangan baru dilakuka pada tanggal 10 Desember 2019. Artinya apabila dihitung dari batas waktu persetuan maka DPRD hanya diberikan waktu 10 hari atau kalau dikaitkan dengan batas waktu penetapan APBD selambat -lambatnya 31 desember 2019 maka DPRD hanya diberi waktu 20 hari padahal seharusnya DPRD diberi waktu 60 hari oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemda telah melanggar jadwal waktu penyerahan RAPBD

3. Pada tanggal 20 Desember 2019, pertemuan yang difasilitasi oleh gubernur yang diwakili asisten III dan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT meminta pemda dan DPRD untuk kembali ke Rote dan melanjutkan sidang pembahasan RAPBD. Namun pada saat itu bupati menyatakan tidak bersedia melanjutkan sidang dengan alasan masalah sudah diserahkan kepada gubernur.

4. Hasil pertemuan pada Tanggal 20 Desember 2019 pihak gubernur tetap meminta agar pemda dan DPRD Rote Ndao harus melanjutkan sidang karena gubernur tidak setuju penggunan perkada melainkan Perda.

5. Tanggal 21 Desember 2019, sesuai hasil pertemuan yang difasilitasi oleh pihak gubernur, DPRD mengundang bupati agar melanjutkan sidang pembahasan RAPBD yang diajukan bupati. Sayangnya pada tanggal 21 desember 2019 juga bupati menjawab surat undangan DPRD bahwa pemda tidak bersedia melanjutkan sidang dengan alasan masalah sudah diserahkan ke gubernur. Padahal gubernur sendiri melalui asisten III meminta sidang dilanjutkan. Artinya patut diduga bupati tidak patuh pada gubernur.

6.Perlu diinformasikan bahwa Permintaan Perkada sudah dilakukan bupati sebelum batas waktu penetapan APBD melalui Perda.
Pada tanggal 23 Desember 2019 bupati sudah bersurat kepada gubernur dan meminta Perkada, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2019 dilanjutkan dengan surat kedua dan meminta Perkada lagi.

7. Sesuai poin 6 diatas, ketika terjadi deadlock patut diduga bupati tidak berusaha utk mencari solusi bersama DPRD dan menetapakan APBD sesuai amanat uu no.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah melalui jalur Perda tetapi justru mendorong Perkada.

8. Bahwa Pemerintah Provinsi mestinya terus mendorong pemda dan DPRD untuk menggunakan Perda namun justru terkesan pemprov NTT mendukung Perkada, artinya Pemprov seakan-akan mendukung agar Kabupaten Rote Ndao dikenakan sanksi berupa penundaan dana transfer pusat dan pemotongan anggaran pusat sebesar 25% sebagaimana yang disampaikan sendiri oleh sekda Provinsi dan kepala badan keuangan daerah NTT melalui wawancara oleh media beberapa waktu lalu.

“Sesuai ketentuan pasal 313 ayat 1 uu no.23/2014 saya berpandangan bahwa masih tersedia ruang sampai dgn februari 2020 sehinga pemda dan pihak gubernur harus patuh dan menjadikan aturan sebagai rujukan dalam keputusan dan kebijakan yang akan diambil” Kata Paulus

Masih menurit Henuk, Perlu juga disampaikan bahwa APBD Rote Ndao Tahun Anggaran 2018 dan APBD 2019 juga waktu penetapannya sudah melewati 31 desember namun tetap ditetapkan dengan Perda dan bukan Perkada.

“Setiap tahun rote ndao mendapat DAU dan DAK dari pusat berkisar 800 miliar lebih. Kalau dipotong 25% maka sekitar 200 miliar lebih. Bukankah menggunakan Perkada maka kepentingan publik/umum akan dirugikan?” Tambah Politisi Perindo

Sebagai unsur pimpinan DPRD Paulus mengingatkan bahwa dalam setiap keputusan dan atau kebijakan pemerintah harus memenuhi minimal tiga faktor yang juga sekaligus merupakan larangan yang tidak boleh terlewatkan, yakni Satu. Keputusan/kebijakan yang dibuat tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan, Kedua, Keputusan/kebijakan yang diambil tidak boleh merugikan kepentingan umum dan Ketiga, Keputusan/kebijakan yang diambil tidak boleh melanggar norma kesusilaan.

Paulus ajuga Berharap agar pemda Rote Ndao dan pemda provinsi dapat menghindari resiko-resiko besar yang akan dihadapi rakyat Rote Ndao dengan cara memfasilitasi kembali pemda dan DPRD agar Perda dapat ditetapkan paling lambat di bulan januari ini ( Hendrik)

Komentar Facebook

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Ruangan komentar telah ditutup.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More