LKPK NTT Segera Adukan BKD dan Pimpinan DPRD Rote Ndao Ke Polda NTT

  • Whatsapp

LKPK NTT Segera Adukan BKD dan Pimpinan DPRD Rote Ndao Ke Polda NT

Rote Ndao, BERITA NTT.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (LKPK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam waktu Dekat akan melaporkan dugaan Korupsi yang diduga dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Rote Ndao.

Demikian disampaikan Ketua DPD LKPK Prov. NTT Rudi Tokan yang dikonfirmasi media ini melalui telephon selulernya pada hari Senin, (02/08/2021) siang.

Dikatakannya, kasus yang dilakukan oleh Oknum Anggota DPRD Rote Ndao dari Fraksi Nasdem yakni Olafbert A. Manafe telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap dan mengikat, untuk itu seuai dengan regulasi yang ada, baik Keputusan DPRD Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tatatertib DPRD Rote Ndao Maupun PP nomor 12 Tahun 2018 sudah secara terang benderang mengharuskan agar saudra Olafbert Manafe harus segera diproses PAW.

Namun sayangnya, sejak putusan kasus tersebut berkekuatan hujum tetap hingga saat ini, pihak-pihak yang berhubungan dengan kasus tersebut seakan tak berdaya, sehingga yang bersangkutan masih tetap menerima hak-hak -nya selaku Anggota DPRD.

Menurut Rudy, Mestinya pihak-pihak terkait yakni DPRD, KPUD, dan Partai Nasdem segera berkoordinasi untuk proses PAW terhadap oknum Anggota DPRD tersebut bukan malah membiarkan Negara Membayar Gaji kepada orang yang secara aturan sudah harus diberhentikan.

Rudy mengaku, pihaknya pernah menyurati Ketua DPRD dan BKD agar sungguh -sungguh memperhatikan masalah tersebut. Namun sepertinya diabaikan

“Kami sudah melakukan Investigasi terhadap Kasus tersebut, dan persoalan yang kami temukan dilapangan setidaknya ada tiga hal yang menyebabkan tidak terlaksananya Proses PAW terhadap Oknum Anggota Fraksi Nasdem DPRD Rote Ndao tersebut” ungkapnya

Tiga hal yang menjadi temuan LKPK NTT tersebut diantranya 1). Ada upaya yang dilakukan ketua Nasdem tingkat kab. Rote Ndao untuk melindungi oknum yang bersangkutan dengan cara tidak mengindahkan arahan dari struktur partai di atasnya.

2. Ada kerjasama antara pihak terkait, Pimpinan DPRD dan BKD juga ketua Nasdem yang juga mantan Bupati untuk melindungi kejahatan atau para pihak sedang bersekongkol untuk melawan hukum.

3. Telah terjadi obuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang sewenang-wenang yang berimplikasi hukum.

Akibat dari perbuatan melawan hukum yg sengaja di lakukan oleh para pihak mengakibatkan :
Negara dirugikan karena membayar beban gaji kepada pihak yang eksistensinya tidak konstitusional. Hal ini dianggap korupsi dan melibatkan para pihak di atas.

Konsekwensinya Negara wajib menuntut pengembalian uang gaji yang selama ini diterima oleh oknum anggota DPRD Rote Ndao tersebut dan menuntutnya serta para pihak yang sengaja membiarkan kerugian negara itu terjadi di depan pengadilan. Jika masalah ini terus dibiarkan, akan menjadi preseden buruk terhadap masalah penegakan supremasi hukum di Kabupaten Rote Ndao.

Untuk itu, Rudy mengaku saat ini pihaknya sedang melakukan pemberkasan terhadap bukti-bukti yang ada sehingga pada saat melaporkan kasus tersebut ke Polda NTT langsung disertai dengan bukti-bukti yang ada agar memudahkan penyidik dalam memproses hukum kasus tersebut.

Sementara itu, Ketua BKD DPRD Rote NdaoNur Yusak Ndu’ufi yang dikonfirmasi pertengan Bulang Juli 2021 lalu mengaku pihaknya akan segera memeriksa Olafvert A. Manafe pada Tanggal 25 Juli 2021 lalu namun sayangnya sampai awal agustus 2021 yang bersangkutan tak kunjung diperiksa.

Belum ada kepastian kapan BKD akan melakukan pemeriksaan terhadap Oknum anggota Fraksi Nasdem tersebut, mengingat sampai saat ini BKD belum mengagendakan jadwal pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. (BNC_01)

 

Pos terkait