beritantt.com
Menu

Keputusan Bupati Rote Ndao Soal ASN Mantan Napi Korupsi Melanggar UU Tipikor

19

Rote Ndao BERITA NTT.com – Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Rote Ndao Paulina Haning -Bullu yang mengankat kembali Aparatur Sipil Negara (ASN) Mantan Narapidana Korupsi untuk dipekerjakan kembali di lingkup Pemda Rote Ndao adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar UU nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas undang -Undang nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal itu disampaikan Pengamat Hukum Tata Negara dr. Y.G. Tubahelan yang dikonfirmasi media ini melalui telepon selulernya Senin (2/9/2019) siang

Menurut Tubahelan, Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Rote Ndao salah dan melanggar hukum, Bupati harusnya Tunduk pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah ada.

Selain melanggar Hukum, Tuba Helan Menilai keputusan Bupati tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara, untuk itu Penegak Hukum bisa melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Rote Ndao Paulina Haning – Bullu atas keputusannya yang mengangkat kembali ASN mantan Napi Korupsi tersebut.

“Kalau aparat penegak hukum bertindak, Bupatinya bisa kena Kasus Korupsi itu, karena Sejumlah ASN tersebut kan sudah diangkat kembali, dan tentunya gaji mereka sudah dibayarkan, itu artinya ada kerugian keuangan Daerah” Kata Tubahelan

Menanggapi soal Dasar hukum yang digunakan oleh Bupati Rote Ndao dalam mengangkat kembali Sejumlah ASN Mantan Napi Korupsi yakni salah satunya adalah UUD 1945 pasal 28 i, Tubahelan mengatakan, Bupati salah dalam menafsirkan Bunyi UUD 1945 pasal 28 i tersebut,

Pasal 28 i UUD 1945 hanya berlaku pada keadaan normal, artinya jika ASN atau TNI/Polri bahkan Presiden tidak bisa dipecat jika dia melakukan tugas-tugas mereka secara baik.

Namun jika mereka melakukan pelanggaran Korupsi maka terhadap mereka harus dikenakan UU operasional yang mengatur soal perbuatan tersebut.

“Mereka belajar darimana itu, Kalau soal Pasal 28 i yang mengatur soal Hak mendapatkan kehidupan yang layak itu tetap ada pembatasan dalam UU yang ada seperti UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN tersebut” tambah, Tubahelan

Sebelumnya, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) wilayah NTT Meridian Dado secara tegas mendesak Penegak hukum di kabupaten Rote Ndao untuk segera mengusut kasus tersebut dan menetapkan Bupati Rote Ndao sebagai tersangka kasus korupsi karena telah secara sengaja mengeluarkan keputusan pembatalan SK Pemecatan terhadap ASN mantan Napi Korupsi

Meridian bahkan meminta KPK untuk turun ke Rote Ndao melakukan penyelidikan terhadap dugaan Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Bupati Rote Ndao jika Penegak Hukum di Rote Ndao maupun Di NTT tidak sanggup menangani Kasus tersebut (Hen)

Komentar Facebook

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Ruangan komentar telah ditutup.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More