Kasat Reksrim dan Kasubag Humas Polres Ronda “Tutup Mulut” soal Kepastian Pemeriksaan Bupati

  • Whatsapp

Rote Ndao, BERITA NTT.com – Kasat Reskrim, IPDTU Yames Jems Mba’u dan Kasubag Humas Polres Rote Ndao AIPDA Anam Nurcahyo diduga bersepakat untuk melakukan gerakan “tutup Mulut” ketika dikonfirmasi media ini terkait dengan kepastian pemeriksaan terhadap Bupati Rote Ndao Paulina Haning- Bullu.

Wartawan media ini berupaya untuk menghubungi Kasat Reskrim Yames Mbau guna memastikan apakah Bupati Rote Ndao akan diperiksa sesusi Jadwal ataukah kembali mengalami penundaan, sebab sebelumnya orang Nomor satu dikabupaten Rote Ndao tersebut dijadwalkan akan diperiksa penyidik terkait dengan Kasus Dugaan Korupsi Pengankatan Kembali sejumlah ASN Mantan Narapidana Koupsi pada Hari Kamis tanggal 03 Mei 2021 namun informasi yang diperoleh media ini menyebutkan bahwa Bupati meminta agar pemeriksaan terhadap dirinya diundur ke hari Jumat, 04 Mei 2021, akan tetapi saat wartawan media ini mendatangi mako Polres Rote Ndao ternyata tidak ada kegiatan pemeriksaan terhadap Bupati Rote Ndao.

Wartawan media ini sempat berusaha menghubungi Kasat Reskrim untuk menanyakan apakah Bupati akan memenuhi Panggilan Penyidik hari ini ataukah tidak, sayangnya Kasat reskrim tidak merespon panggilan Telephon wartawan media ini, meski sudah berkali-kali ditelephon.

Kasubag Humas Polres Rote Ndao AIPTU Anam Nurcahyo juga sempat dihubungi berualang kali guna  menanyakan hal yang sama namun lagi-lagi tak ada respon dari yang bersangkutan, saat hendak ditemui di Mako Polres Rote Ndao Kasat Reskrim maupun Kasubag Humas Polres Rote Ndao tak berada ditempat, wartawan medi ini sempat menunggu kehadiran kedua pejabat Polres tersebut sampai dengan pukul 13.00 wita namun keduanya tak kunjung datang hingga akhirnya wartawan media ini terpaksa meninggalkan Mako Polres Rote Ndao.

Untuk diketahui, Bupati Rote Ndao dipanggil Penyidik Polres Rote Ndao untuk diperiksa terkait dengan jabatannya Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang menandatangani SK Pemberhentian Sejumlah ASN Napikor yang kemudian diaktifkam kembali olehnya satu bulan setelah diberhentikan.

Pengaktifan kembali sejumlah ASN Napikor tersebut disinyalir melanggar UU dan peraturan pemerintah, sehingga duduga kuat telah merugikan keuangan negara akibat terjadinya pembayaran gaji terhadap sejumlah ASN mantan Napikor yang harusnya telah diberhentikan (BNC01)

Pos terkait