Kades Busalangga Barat “Lawan” Bupati Rote Ndao

  • Whatsapp

Rote Ndao, BERITA NTT.com – Kepala Desa Busalangga Barat melawan Instruksi Bupati Rote Ndao yang tertuang dalam surat Nomor : 140/48/PMD.5.2 Tanggal 20 Januari 2021. dalam surat tersebut Bupati mengintruksikan kepada para Kepala Desa untuk tidak menggantikan/menonaktifkan perangkat Desa sampai adanya informasi lebih lanjut, sehingga proses pelayanan di Desa dapat berjalan dengan aman, Tertib dan lancar.

Intruksi Bupati tersebut rupanya tak mempan bagi Kepala Desa Busalangga Barat Mikael Arnolus Lute, Alih-alih mengikuti instruksi orang Nomor Satu di Rote Ndao, Arnolus justru melawan Instruksi Bupati dengan memecat 10 orang Perangkat di Desa Busalangga Barat.

Pemecatan 10 orang perangkat Desa tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Busalangga Barat Nomor: 4/DBB/V/2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Busalangga Barat di Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten Rote Ndao.

Nama-nama perangkat yang diberhentikan antara lain Sekretaris Desa Semuel Ayub Ndolu, Kaur Tatausaha dan Umum Jean Ilona Solukh, kaur keuangan/Bendahara Anjelicha Dano, Kasi Pemerintahan Sempi A. Ndolu, Kasi Kesejahteraan Guston D. Hello, Kadus Mbaoen Timur Yusuf Nasa, Kadus Mbaoen Barat Erni Ndolu, Kadus Ndeuama Kristofel Mba’u, kadus Fatu Bebelak Ofliana R. Modok, dan Kadus Ombok Felipus Nggebu.

Semuel A. Ndolu yang dikonfirmasi media ini saat membawa pengaduan ke Komisi A DPRD Rote Ndao mengatakan, dirinya bersama sembilan orang aparat lain yang diberhentikan merasa tidak puas dengan tindakan Kepala Desa Busalangga Barat.

Ia mengaku selama ini pihaknya selalu menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Desa secara baik. Bahkan tidak ada satupun tugas yang diberikan oleh Kepala Desa mereka abaikan.

Selain itu, soal kehadiran, Semuel mengaku sejak Mikael Arnolus Lute dilantik sebagai Kades Busalangga Barat mereka menerapkan sistim Absensi berkaitan dengan Kehadiran aparat di Desa dan mereka selalu hadir tepat waktu sesuai dengan ksesepakatan yakni masuk kantor pukul 08.00 dan pulangnya pukul 13.00

“Saya pikir tidak ada selama kami bekerja sebagai aparat Desa Busalangga Barat, kami selalu melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa, tidal ada tuas yang kami abaikan, tetapi kok tiba-tiba kami dipecat” ungkap Semuel.

Lebih lanjut Semuel katakan, sebelum dipecat, dirinya dan sembilan Aparat lainnya tidak pernah ada surat peringatan dari Kepala Desa kepada mereka terkait dengan kelalaian atas tugas-tugas pelayanan kepada Masyarakat di desa Busalangga Barat.

” kalau Kepala Desa katakan bahwa ada Evaluasi Kinerja, kira-kira kapan evaluaainya, lalu kenapa kami tidak pernah diberitahu soal kesalahan kami sehingga kami diberhentikan, harusnya kami diberitahukan alasan kami diberhentikan apa mungkin kami tidak jalankan tugas atau mungkin ada kesalahan lain yah harusnya disampaikan kepada kami biar kami tahu” tambah Semuel

Kepala Desa Busalangga Barat Mikael Arnolus Lute yang dikonfirmasi media ini melalui sambungan Telepon Selasa (11/05/2021) mengatakan, pemberhentian sejumlah Aparat Desa Busalangga Barat dilakukan setelah dirinya melakukan Evaluasi terhadap kinerja mereka selama kurang lebih dua bulan berjalan.

Ketika ditanya soal instrumen yang dipakai oleh Kepala Desa untuk mengukur kinerja aparatnya,Kades tidak menjawab, iya hanya mengaku bahwa selama dua bulan menjabat sebagai kepala Desa ia memberikan penilaian terhadap hasil kerja aparatur Desa-nya. Dari hasil penilaian itu barulahbia putuskan memecat 10 orang aparat termasuk Sekretaris dan Bendahara Desa.

“Begini pak, saya menjabat Kepala Desa Baru dua bulan, nah selama dua bulan mereka bekerja itu saya menilai mereka, sehingga kekurangan-kekurangan mereka itulah yang saya jadikan acuan untuk memecat mereka” ungkap Kades Busalangga Barat.

Pada kesempatan itu juga, Kades Busalangga Barat enggan merincikan hasil evaluasi yang dilakukan olehnya terhadap 10 orang perangkat yang ia pecat.

“oh maaf kalau soal hasil Evaluasi saya, nanti pak wartawan tanyakan ke Dinas saja karena saya sudah serahkan ke Dinas PMD Kabupaten Rote Ndao” kata Lute yang langsung mematikan sambungan telepon-nya.

Wartawan media ini sempat berupaya kembali menghubungi yang bersangkutan guna menanyakan adanya intruksi Bupati yang melarang para Kepala Desa mengganti/menonaktifkan aparat Desa sampai adanya informasi lebih lanjut, namun tidak pernah direspon oleh Kepala Desa Busalangga Barat.

Kepala Dinas PMD Yames K. Therik yang dikonfirmasi media ini membenarkan adanya instruksi Bupati yang melarang Para Kepala Desa untuk tidak memberhentikan Aparat Desa namun semuanya kembali kepada Kepala Desa itu sendiri, jika ada kepala Desa yang menganggap perlu ada pergantian maka disilahkan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan.

“Artinya begini, kita sampaikam surat itu untuk tidak menggantikan perangkat Desa, tetapk kewenangan untuk melakukan pergantian itu ada pada Kepala Desa, kalau dia melihat bahwa evaluaai yang dia lakukan memenuhi syarat sesuai dengan aturan.

Masih Menurut Yames, pihaknya telah mendapatkan laporan terkait persoalan di Desa Busalangga Barat, pihaknya sudah memanggil Kepala Desa untuk dimintai klarifikasi terkait dengan persoalan yang ada,

“Kami sudah panggil Kepala Desa Busalangga Barat, beliau sudah datang klarifikasi dan bawa serta hasil evaluasi kinerja 10 orang perangkat Desa tersebut, nanti kami akan kaji apa yang dilakukan oleh Kepala Desa apakah sudah memenuhi Syarat atau kah tidak, hasil kajian akan kami sampaikan kepala perangkat desa yang diberhentikan tersebut” ungkap Yames Therik

Ketua Komisi A Feky Michael Bulan dalam kesempatan itu mengatakan pihaknya akan mengagendakan RDP dengan Kadis PMD, Camat Rote Barat Laut dan juga Kepala Desa Busalangga Barat bersama perangkat Desa yang diberhentikan.

Sementara Itu Wakil Ketua DPRD Rote Ndao Paulus Henuk yang juga ikut bersama Komisi A menerima Pengaduan dari perangkat Desa Busalangga Barat mengatakan, tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Busalangga Barat bisa digolongkan sebagai bentuk perlawanan Kepala Desa Kepada Bupati Rote Ndao

Bagaimana tidak, surat Camat Rote Barat Laut yang mana dalam surat tersebut menindaklanjuti instruksi Bupati agar para kepala Desa tidak memberhentikan perangkat Desa sampai ada Informasi lebih lanjut.

“Apa yang dilakukan oleh Kepala Desa Busalangga Barat ini sebenarnya merupakan Bentuk perlawanan bahkan bisa dikatakan pelecehan terhadap camat maupun Bupati Rote Ndao, karena dalam Surat Camat itu jelas bahwa camat hanya menindaklanjuti Instruksi Bupati agar tidak ada pemberhentian terhadap Peramgkat Desa” kata Politisi Partai Perindo tersebut.

Lebih lanjut Paulus katakan, menyikapi persoalan seperti ini harusnya pemerintah dalam hal ini Dinas PMD menunda dahulu pelantikan Perangkat Desa yang baru sampai menunggu persoalan tersebut selesai agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru akibat dilantiknya Perangkat Desa yang cacat Prosedural. (BNC01)

Pos terkait