DPRD Rote Ndao Dinilai Tak Konsisten

  • Whatsapp

Rote Ndao, BERITA NTT.com – Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana Kupang. Dr. Johanes Tubahelan menilai langkah yang diambil oleh pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao yang melakukan Pembahasan dan memyetujui penggunaan anggaran mendahului Perubahan yang diajukan oleh Pemerintah menunjukkan sikap Inkonsistensi DPRD terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Tubahelan, DPRD Rote Ndao seharusnya tidak melibatkan diri dalam pengambilan keputusan soal pengelolaan keuangan Daerah di kabupaten tersebut selama Tahun Anggaran 2020. Hal itu dikarenakan pelaksanaan APBD TA. 2020 ditetqokan menggunakan Perkada.

“Oleh karena sejak awal DPRD diabaikan pemerintah, maka selanjutnya DPRD mestinya tidak boleh terlibat dalam pengelolaan APBD Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 dalam bentuk apapun, artinya bahwa semua tindakan harys dilakukan oleh Bupati sendiri” kata Tubahelan

Jika ada hal- hal yang bersifat urgen dan memerlukan kedua lembaga dalam mengambil keputusan maka harusnya DPRD dapat mempersilahkan Bupati menagmbil Keputusan sendiri, bukan malah ikut Ambil bagian dalam pengambilan keputusan itu.

Soal ada tidaknya kemungkinan ditetapkannya APBD Perubahan Menggunakan Peraturan Daerah, Tubahelan memgatakan, jika terjadi perubahan anggaran dalam TA. 2020 maka tidak bisa ditetapkan menggunakan Perda Sebab Anggaran Induknya menggunakan Perkada.

“Tidak benar jika Dewan kemudian menetapkan Perda Perubahan terhadap APBD Induk yang menggunakan Perkada, perkada itu kan Keputusan Sepihaknya Bupati, oleh kerana itu kalau mau buat perubahan maka silahkan Bupati buat perubahan menggunakan perkada, tidak boleh diproses melalui DPRD” tambah Tubahelan

Masih menurut Tubahelan, Jika dalam perjalanan terjadi persetujuan pemggunaan anggaran oleh DPRD maka DPRD ikut bertanggungbjawab terhadap pelaksanaan Pengelolaan Anggaran tersebut.

“Kalau bole saya sarankan DPRD sebaiknya tidak boleh terlibat dalam pengambilan Keputusan soal pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2020 jika tidak maka Dewan harus siap jika dikemudian harinterjadi persoalan hukum terhadap pengelolan APBD TA. 2020 ini

Ketua Fraksi Hanura DPRD Rote Ndao Erasmus Frans Mandato yang dikonfirmasi media ini menyayangkan Sikap yang diambil oleh pimpinan dan beberapa anggota DPRD Rote Ndao yang menyetujui sejumlah anggaran untuk penanganan Covid di Rote Ndao.

Menurut Erasmus, Untuk APBD TA 2020 ini, hak Budget DPRD sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur, untuk itu Dewan tidak perlu lagi terlibat dalam pembahasan Anggaran di Kabupaten ini.

” hak anggaran kita kan sudah diambil oleh Gubernur, maka apapun keputusan anggaran untuk daerah ini silahkan saja Bupati ambil keputusan sendiri tanpa harus melibatkan DPRD” ucap Erasmus

Untuk diketahui, Jumat (03/04/2020) siang kemarin pimpinan DPRD yang dihadiri oleh Ketua DPRD Alfred Saudilla dan Wakil Ketua I Yosia A. Lau bersama beberapa anggota DPRD dan Pemerintah melaksanakan Rapat kerja, dalam rapat kerja tersebut Dewan memyetujui sejumlah anggaran untuk digunakan oleh Pemerintah mendahului perubahan anggaran.

Sementara itu, APBD Induk Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 yang menuai Polemik panjang kemudian ditetapkan oleh bupati menggunakan Perkada (Hendrik)

Pos terkait