Dewan Sebut Harga BBM Mencekik Masyarakat, Kadis Perindag : Harga Sudah Sesuai HET

  • Whatsapp

Rote Ndao, BERITA NTT.com – Harga Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Rote Ndao hingga kini belum bisa diatas secara baik oleh Pemerintah, akibatnya Masyarakat yang merupakan monsumen terpaksa harus memikul beban akibat tidak tegasnya pemerintah dalam melakukan pemgawasan dan pengendalian harga BBM di seluruh Wilayah Kabupaten Rote Ndao.

Persoalan ini menarik perhatian berbagai pihak termasuk Wakil Ketua II DPRD Rote Ndao Paulus Henuk, SH, yang dikonformasi media ino Sabtu (13/02/2021)

Bacaan Lainnya

Menurutnya, pemerintah Kabupaten Rote Ndao harusnya dapat mewujudkan semangat pemerataan pembangunan yang dikerjakan oleh Presiden Jokowi, salah satunya adalah ketersediaan BBM satu harga dari pusat sampai ke seluruh pelosok Daerah.

“Apa yang dikerjakan oleh Presiden Jokowi harusnya menjadi acuan bagi pemerintah di Daerah, jangan sampai Presidennya setengah mati berpikir soal masyarakatnya di Daerah, justru Pemerintah di Daerah lebih suka liat Masyarakat Susah” ungkap Politisi Partai Perindo tersebut.

Paulus Henuk juga meminta Pemda Rote Ndao untuk merealisasikan janji-janjinya saat rapat dengan DPRD tahun 2020 lalu, dimana dalam RDP tersebut pemerinta berjanji akan segera meminta pengusaha yang diberikan ijin operasi POM Bensin di desa Sangguoen untuk mengoperasikan Pom bensin yang sudah siap. Bukan malah menambah sub Penyalur BBM di Rote Ndao.

Masih menurut Paulus Henuk, Jika Pemda semakin memperbanyak agen BBM di Rote Ndao dan justru tidak memastikan beroperasinya SPBU yang sudah dibangun, maka sama saja membiarkan rakyat semakin menderita, karena harga BBM yang dijual oleh pengecer jauh lebih tinggi dri Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dijual di SPBU, contohnya harga premium di SPBU Rp. 6.500/liter sedangkan harga jualan di pengecer sebesar Rp. 10.000 maka ada kenaikan kurang lebih sekitar 53 persen.

“Ini sangat menekan ekonomi rakyat, biaya BBM sangat tinggi dan masyarakat akan semakin susah di musim pandemi ini” tambah Henuk

Paulus kembali mengingatkan pemerintah agar menjalankan perintah konstitusi untuk Sejahterakan rakyat dan bukan membiarkan rakyat semakin menderita dengan kebijakan yang tidak pro rakyat.

Ia menilai selama satu tahun lebih di DPRD, ia melihat berbagai kebijakan dan menejemen pemerintahan yang tidak pro rakyat, mulai dari masalah Kesehatan,. Pendidikan, Pertanian, Perdagangan dan lainnya.

“tentu saja ada yang baik dari kebijakan dan program Pemda tapi justru yang sangat krusial dan berkaitan erat dengan kepentingan orang banyak justru tidak mendapat perhatian serius” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindagkop Yohanis Feoh yang dikonfirmasi media ini melalui telepon selulernya Sabtu (13/02/2021) mengatakan, harga BBM yang dijual baik oleh Sub Penyalur maupun oleh para agen sudah sesuai.

Dikatakannya, soal harga BBM sendiri pihaknya sudah melakukan pengendalian harga secara baik, dimana secara aturan kusus BBM Jenis Premium untuk Kota Baa Sub Penyalur diwajibkan menjual BBM dengan harga Rp.7.500/liter sedangkan pengecer menjual dengan harga Rp.8.000/liter, sementara diluar Kota Baa sub penyalur menjual dengan harga Rp.8.500 dan pengecer menjual dengan harga Rp.9.000.

Terkait dengan harga BBM saat ini yang dijual dengan harga Rp. 10.000/ liter , Yohanis katakan penentuan harga BBM kususnya jenis Premium oleh pengecer dengan harga Rp.10.000 dikarenakan penjualan mereka menggunakan Botol Jenefer sehingga ukuran liternya lebih dari ukuran literan sebenarnya.

“terjadi kenaikan harga itu karena mereka (pengecer) menjual BBM kususnya premium menggunakan Botol sehingga ukurannya lebih banyak dari ukuran liter yang seharusnya, untuk itu mereka menjual dengan harga Rp.10.000” ungkap Yohanis Feoh (BNC-01)

Pos terkait