Dewan Didesak Segera Proses PAW Olafbert A. Manafe

  • Whatsapp

Rote Ndao, BERITA NTT.com- Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat ( DPRD) Kabupaten Rote Ndao didesak untuk segera melakukan proses Pergantian Antar Waktu ( PAW) anggota Fraksi Nasdem DPRD Rote Ndao yang telah secara jelas melanggar hukum.

Hal itu disampaikan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) dalam suratnya dengan nomor : 23/LKPK-NTT/C/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020

Bacaan Lainnya

Dalam surat tersebut, lembaga yang diketuai oleh Raimundus Penana Muda mendesak agar Badan Kehormatan DPRD Rote Ndao segera menindak lanjuti Proses pemberhentian oknum anggota DPRD atasnama Olafbert A. Manafe karena yang bersangkutan secara hukum tidak memiliki legitimasi dan kelayakan menduduki jabatan Publik yakni Anggota DPRD Rote Ndao.

Mendesak BKD DPRD untuk segera mengajukan risalah rapat BKD kepada Ketua DPRD Rote Ndao untuk segera ditindaklanjuti dalam Rapat Paripurna DPRD Rote Ndao dalam rangka pemberhentia saudara Olefbert A. Manafe.

Dalam surat itu juga Lembaga KPK meminta agar DPRD mendesak Pemerintah dalam hal ini Sekretaris DPRD Rote Ndao untuk menghentikan seluruh pembiayaan yang diperuntukkan bagi yang bersangkutan.

Raimundus juga mendesak ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao untuk segera mengeksekusi ketentuan pasal 36 ayat (3) peraturan DPRD Rote Ndao nomo 1 tahun 2019 tentang Tatatertib DPRD.

Lembaga KPK menganggap DPRD melakukan pembiaran dan pengangkangan terhadap aturan yang dibuat sendiri, perbuatan tersebut dianggap melawan hukum dan berimpilkasi pada keuangan Negara.

Ketua DPRD Rote Ndao Alfred Saudilla yang dikonfimasi media ini di ruang kerjanya mengatakan, dirinya telah menerima Surat dari Lembaga KPK tersebut dan sudah ia disposisikan ke ke Badan Kehormatan Dewan untuk ditindaklanjuti.

Alfred juga mengaku pihaknya hanya menunggu rekomndasi BKD setwlah menelaah surat tersebut dan akan ditindaklanjuti dengan Menggelar Paripurna guna menentukan sikap terhadap persoalan yang melibat Lembaga DPRD tersebut.

“Prinsipnya kita menunggu rekomendasi BKD, jika audah ada rekomendasi maka kita akan segera lakukan Paripurna terhadap persoalan tersebut agar nama Lembaga tidak terus dibawa – bawa dalam persoalan ini” Ungkap Alfred.

Sementara itu Ketua Badan Kehormatan DPRD Rote Ndao Nur Yusak Ndu’ufi yang dikonfirmasi media ini mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat untuk membahas surat yang diajukan oleh Lembaga KPK tersebut.

“Saya memang belum dapat surat tersebut, tetapi saya sudah berkoordinasi dengan Sekwan dan juga teman-teman anggota BKD untuk segera rapat guna membahas Surat tersebut” Kata Ndu’ufi (BNC-01)

Pos terkait