Dewan Desak Penyidik Polres Rote Ndao Segera Periksa Bupati Terkait Kasus ASN Mantan Napikor

  • Whatsapp

Rote Ndao, BERITA NTT.com – Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao dari fraksi Demokrat Sejahtera, Petrus J. Pelle mendesak Penyidik Reserse dan Kriminal Polres Rote Ndao untuk segera menjadwalkan Pemeriksaan terhadap Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu terkait dengan kasus ASN Mantan Napikor yang saat ini sedang ditangani Polres Rote Ndao.

Demikian disampaikan Petrus Pelle Saat dikonfirmasi media ini di lobi lantai satu Kantor DPRD Rote Ndao Jumat (14/08/2020) siang

Dikatakannya, yang paling bertanggung jawab atas persoalan ASN Mantan Napi Korupsi adalan Pejabat Pembina Kepegawaian yang melekat Pada Bupati Rote Ndao, untuk itu Bupatinya harus dipanggil dan diambil keterangannya, agar dapat mengetahui duduk persoalan kasus tersebut secara benar.

Menurut Pelle, dasar yang dipakai oleh Sejumlah ASN Mantan Napikor Untuk kembali bekerja pada lingkup pemerintahan Kabupatem Rote Ndao adalah Surat Keputusan Bupati yang dikeluarkan Pada Tanggal 24 Mei 2019 yang membatalkan Keputusan Bupati Pada Tangal 30 April Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Horma Sejumlah ASN Mantan Napikor.

Namun pada Tanggal 01 Juli 2020 Bupati Paulina Haning-Bullu kembali mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Gaji sementara para ASN Mantan Napikor Tersebut, hal ini menunjukan bahwa ada kesalahan yang telah dilakukan oleh Bupati saat mengeluarkan keputusan Memgaktifkan Kembali ASN Mantam Napikor tersebut, dan patut diduga akibat perbuatan Bupati itu Negara telah dirugikan karena selama satu tahun lebih ini Para ASN mantan Napikor tersebut telah dibayar Gajinya Menggunakan APBD.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Rote Ndao Feky Boelan yang dikonfirmasi media ini usai Pembukaan Sidang II DPRD Rote Ndao Sabtu (15/8/2020) siang

Menurut Boelan, harusnya yang perlu dikejar adalah pejabat yang mengeluarkan SK baik SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat maupun SK pengaktifan kembali dalam hal ini Bupati Rote Ndao, karena yang paling tau persoalan ini adalah Bupati Rote Ndao.

“Harusnya Penyidik segera panggil Bupati agar bisa menggali lebih dalam alasan Bupati mengeluarkan SK Pengaktifan kembali Sejumlah ASN padahal secara aturan mestinya mereka sudah harus diberhentikan” ungkap Boelan

Masih menurut Boelan, belum lama ini dalam Pansus LKPJ pihaknya sudah menukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam kasus ASN Mantan Napikor tersebut, sehingga Pansus merekomendasikan ke Pimpinan untuk dilanjutkan pada Pansus Angket.

Pada kesempatan itu, Feky Boelan juga memberikan Apresiasi kepada Pihak Polres yang sudah melakukan Penyelidikan Terhadap Kasus tersebut, ia berharap kasus ini bisa dibuka secara terang benderang sehingga masyarakat juga bisa mengetahui sejauh mana penanganna Kasus nya.

Terpisah, Anggota Fraksi Golkar DPRd Rote Ndao, Anton Ndun yang dikonfirmasi media ini, memberikan dukunagan penuh kepada pihak Penegak Hukum dalam Hal ini Penyidik Polres Rote Ndao dalam melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan terhadap kasus tersebut,

Baginya Kasus ASN mantan Napikor ini bukanlah sebuah Dosa besar sehingga tidak perlu disembunyikan, pihak yang bertanggung jawab dalam persoalan ini tentu harus segera dipanggil agar kasus ini tidak terus menjadi bola liar ditengah Masyarakat.

“Kasus ini kan sudah menjadi rahasia umum, hampir di sudut-sudut derah ini selalu saja maayrakat perbincangkan soal kasus ini untuk itu kasus ini mestinya menjadi atensi pihak penyidik polres Rote Ndao” Kata Anton (BNC01)

Pos terkait