Alfred Saudila : Tertundanya Proses PAW Olafbert A. Manafe Disebabkan BKD Belum Berproses

  • Whatsapp
Ketua DPRD Rote Ndao

Rote Ndao, BERITA NTT.com – Terkait lambatnya proses Pergantian Antar Waktu terhadap salah satu Anggota Fraksi Nasdem DPRD Rote Ndao Olafbert A. Manafe, Ketua DPRD Rote Ndao Alfred Saudila mengaku hal itu terjadi akibat Badan Kehormatan Dewan (BKD) belum melakukan proses sebagaimana diatur dalam Tata tertib DPRD.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Rote Ndao saat dikonfirmasi media ini Selasa (25/05/2021) siang melalui sambungan telepon.

Bacaan Lainnya

Dikatakannya, sampai dengan saat ini belum ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh BKD terkait dengan hasil pemeriksaan terhadap saudara Olafbert A. Manafe yang diduga telah melakukan tindak pidana untuk selanjutnya dapat diproses sesusi dengan ketentuan yang berlaku di DPRD Rote Ndao.

“maaf pak wartawan, kami selaku pimpinan sampai hari ini masih menunggu rekomendasi dari BKD terkait dengan hasil BAP terhadap yang bersangkutan, (Olafbert A. Manafe). Kami tidak bisa tindak lanjuti jika BKD belum merekomendasikan apapun kepada kami” ungkap Alfred dibalik Telepon.

Dalam kesempatan itu juga, Alfred mengaku pihaknya sudah beberapa kali mengingatkan BKD agar segera melakukan proses pemeriksaan terhadap saudara Olafbert A. Manafe, dan hasilnya bisa segera direkomendasikan kepada pimpinan DPRD sehingga dapat ditindaklanjuti.

“sudah berulang kali kami peringatkan BKD untuk tidak main-main dengan persoalan tersebut, mengingat masalah itu sudah menjadi perhatian Publik, namun kita belum tau ada kendala apa sehingga sampai saat ini belum ada rekomendasi dari BKD” Tambah Alfred

masih menurut Alfred, proses pemberhentian antar waktu terhadap seorang anggota DPRD dapat ditempuh melalui dua cara yakni yang pertama melalui jalur usulan paratai, dan yang kedua melalui mekanisme yang ditetapkan dalam tatib DPRD

“jadi untuk PAW terhadap Anggota DPRD bisa lewat jalur partai, artinya partai yang menaungi Oknum anggota DPRD yang bermasalah hukum bisa langsung mengusulkan Proses PAW terhadap anggota yang bermasalh kemudia tinggal DPRD Berproses berdasarkan usulan tersebut, namun jika dalam hal ini pihak PArtai tidak mengusulkan proses PAW maka DPRD bisa melakukan proses tersebut sesuai dengan aturan yang ada, Kata Alfred

Ketua BKD DPRD Rote Ndao Nur Yusak Ndu’ufi hingga saat berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi, wartawan media ini sudah berusaha untuk melakukan wawancara langsung ketua BKD di Kantor DPRD Rote Ndao Selasa (25/05/2021) siang, namun ketika ditunggu sampai dengan pukul 17.00 ketua BKD tak ada di Kantor DPRD nampaknya Ketua BKD tidak masuk kantor pada hari itu.

Wartawan media ini kemudian menghubungi Ketua BKD DPRD Rote Ndao melalui sambungan telephon namun ketua BKD menyampaikan dirinya sedang ada urusan keluarga, nanti baru ditelephon balik sembari memutuskan sambungan telepohnya

”kaka sebentar baru saya telephon kembali, saya masih ada urusan keluarga” ungkap Nur Yusak dibalik Telephonnya, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum kembali menghubungi wartawan media ini.

Sementara itu Wakil Ketua BKD, Migel Heret Beama yang dikonfirmasi media ini di Lobi Lantai Satu DPRD Rote Ndao mengatakan bahwa pihaknya sudah bersurat kepada pimpinan DPRD, namun dalam surat tersebut yang tandatangan adalah Ketua BKD, dan menurut Ketua BKD dirinya sudah tandatangan dan sudah diserahkan ke sekretariat dewan untuk dilanjutkan kepada Pimpinan DPRD,

Selain itu, pihaknya juga sudah pernah melakukan konsultasi ke Provinsi dalam hal ini di Biro Hukum Provinsi NTT, namun saat itu dari Biro Hukum provinsi menyarankan agar kita kembali dan bersurat lagi ke Tatapem untuk konsultasi mengenai proses PAW – nya namun hingga saat ini belum dilaksanakan.

Ketika disinggung soal belum adanya BAP yang dilakukan oleh BKD terhadap Olafbert A. Manafe, migel katakan bahwa, persoalan yang dialami oleh Olafber Manafe berbeda sehingga tidak perlu lagi dilakukan BAP sebab kasus yang dialami oleh yang bersangkutan telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak perlu lagi dilakukan BAP terhadap yang bersangkutan.

“betul bahwa menurut Tatib jika seorang Anggota DPRD melakukan kesalahan maka BKD harus melakukan BAP terhadap anggota tersebut, namun untuk kasus Olafbert A. Manafe berbeda karena terhadap kasus tersebut sudah ada keputusan Pengadilan yang Inrah sehingga tidak perlu lagi dilakukan BAP terhadap yang bersangkutan, melainkan dasar yang dipakai adalan salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum teta” Ungkap Migel (BNC01)

Pos terkait