Ada Pemalsuan Tandatangan Dalam Dokumen LPJ Bantuan Keuangan Partai PDI-P RoNda TA. 2019

  • Whatsapp

Rote Ndao, BERITA NTT.com – Polemik Dugaan Pemalsuan Dokumen Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2019 yang diduga dilakukan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Rote Ndao, Denyson Mooy semakin menujukkan titik terang

Pasalnya dari dokumen Pertanggungjawabang yang disampaikan Ke Pemerintah Maupun BPK RI perwakilan NTT terdapat beberapa kwitansi pembayaran sejumlah dana yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan tersebut tidak sesui dengan fakta yang terjadi sebenarnya.

Bacaan Lainnya

Hal itu terungkap setelah wartawan media ini melakukan Penelusuran terhadap Beberapa orang yang namanya tertera dalam Kwitansi pembayaran yang diajukan oleh DPC PDIP-P Kabupaten Rote Ndao dalam Dokumen Pertanggungjawaban tersebut.

Pemilik Mobil Rental Rony misalnya, saat dikonfirmasi media ini memgaku bahwa dirinya pernah menerima uang jasa penyewaan Mobil Rental dari DPC PDI-P sebanyak Rp.2.000.000 untuk pembayaran dua Unit mobil yang disewakan selama dua hari

Ketika ditanya soal adanya kwitansi Pembayaran Sewan Kendaraan rental miliknya sebesar Rp. 15.000.000, Roni sontak merasa kaget dan ia mengaku tidak pernah menerima uang sebesar itu.

“Saya tidak tau kalau ada Kwitansi Pembayaran dengan jumlah total seperti yang pak wartawan sampaikan, yang saya terima hanya Rp.2.000.000 saja, jadi kalau ada yang buat pertanggungjawaban sampai jumlahnya Rp. 15.000.000 itu saya tidak tau, mungkin mereka pakai Mobil di tempat Lain” Tambah Rony.

Rony juga mengaku Tandatangan yang ada dalam kwitansi tersebut juga bukan tandatangan Miliknya.

Ditempat Terpisah salah Satu Pengurus DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Rote Ndao Ny. Erna Tomasui yang dikonfirmasi media ini mengaku Tandatangan miliknya juga telah dipalsukan.

“Iya, memang tandatangan saya sudah dipalsukan, hal itu juga sudah saya sampaikan langsungbkepada pengurus DPD PDI-P beberapa waktu lalu saat ada kegiatan yang dilaksanakan di Nembrala, dan persoalan ini juga sudah sempat dibahas secara Internal, Ungkap Ny. Erna

Lanjutnya, Dalam Dokumen pertanggungjawaban tersebut terdapat Kwitansi pembayaran sewa Kantor Sekretariat DPC PDI-P Kabupaten Rote Ndao Sebesar Rp.10.000.000 yang diterima oleh Ny. Erna Tomasui selaku pemilik rumah, namun kenyataannya Ny.Erna Mengaku dirinya Tidak pernah menerima Uang pembayaran Sewa Sekretariat Partai untuk Tahun Anggaran 2019

“Saya tidak pernah terima uang dari Plt. Bendahara untuk pembayaran Sewa rumah tersebut, justru saya sudah sampaikan juga ke Ketua DPC PDI-P agar kelebihan lima bulan penyewaan itu biar tidak usah dibayar, sementara untuk biaya sewa Rumah Tahun 2020 ininsaa belum terima. anehnya kok ada tandatangan saya dalam Kwitansi pertanggungjawaban itu” tambah Ny. Erna.

Ia juga menyesalkan sikap Ketua DPC PDI-P yang terkesan tidak mengakui kesalahan dan tidak memiliki niat untuk memohon maaf atas apa yang dilakukan.

Masi menurut Erna, sampai saat ini ia masih memantau oerkembangan dari Persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan ia akan melaporkan secara pidana terkait dengan Pemalsuan tandatangan tersebut.

Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Rote Ndao Djanu Djaja Ibrahim Manafe yang dikonfirmasi media ini melalui telepon selulernya mengaku dirinya tidak dilibatkan dalam pembuatan LPJ tersebut, bahkan selaku Sekretaris ia juga tidak terlibat membubuhkan Tandatangan dalam LPJ itu.

Sementara itu Ketua DPC PDI-P Kabupaten Rote Ndao Denyson Mooy yang dikonfirmasi Media ini Minggu (29/11/2020) malam terkait denan adanya dugaan oemalsuan tandatangan tersebut enggan berkomentar banyak, ia justru balik bertanya kepada Wartawan media ini terkait siapa yang memberikan Informasi bahwa ada pemalsuan Tandatangan tersebut.

“Iya siapa yang bilang Pemalsuan dan Pemalsuan dalam Item yang mana” Ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD Rote Ndao dari balik Telephone Selulernya. (BNC 01)

Pos terkait