Tindakan Bupati Rote Ndao Adalah Preseden Buruk Bagi Sistim Hukum di Indonesia dan Merugikan Keuangan Negara

Rote Ndao, BERITA NTT.com – Advokad PERADI yang juga adalah Koordinator Tim Pembela demokrasi Indonesia (TPDI) wilayah NTT Meridian Dewanta Dado, SH menilai Tindakan yg dilakukan oleh Bupati Rote Ndao Paulina Haning – Bullu yang mengangkat kembali ASN Mantan Narapidana Korupsi untuk dipekerjakan kembali sebagai ASN dan menempati Jabatan semula merupakan preseden Buruk bagi sistem Hukum yang ada di Indonesia.

Menurutnya, merujuk pada UU ASN Tahun 2014 yang diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama Menteri maka wajib Hukumnya Bupati Memberhentikan dengan tidak hormat seluruh ASN yang terlibat kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap apalagi perintah untuk memberhentikan ASN mantan Napi Korupsi tersebut bukan hanya berlaku untuk kabupaten Rote Ndao melainkan untuk seluruh Daerah maupun lembaga kementrian yang ada di Negara ini.

Ditambahkannya, sejak dikeluarkannya SKB tiga menteri terkait dengan Pemecatan ASN mantan Napi Korupsi, hampir sebagian besar Daerah di Indonesia telah menjalankan perintah Tersebut dengan memberhentikan ASN mantan Napi Korupsi yang telah memiliki Kekuatan Hukum tetap, ia mengaku heran jika Bupati Rote Ndao justru mengangkat Kembali ASN mantan Napi Korupsi untuk dipekerjakan kembali.

Hal ini tidak pernah terjadi dalam sistim hukum kita maupun dalam sistim Tata Pemerintahan, dimana ada perintah untuk memberhentikan kemudian diangkat kembali oleh Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian

Meridian juga menegaskan dengan mengangkat kembali ASN Mantan Napi Korupsi dan dibayar gaji mereka maka Bupati Rote Ndao telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan merugikan keuangan Negara.

“Jika ada ASN yang sudah diberhentikan lalu diangkat kembali kemudian menerima hak-hak mereka sebagai ASN, maka Bupati Rote Ndao telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan Negara” Kata Meridian

Ditempat terpisah Anggota DPRD Rote Ndao dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Erasmus Frans Mandato yang dikonfirmasi media ini mengatakan, dirinya baru mengetahui persoalan tersebut saat ditanya oleh wartawan, sebab sejauh ini belum ada dokumen yang masuk ke lembaga DPRD berkaitan pemecatan ASN maupung pengaktifan kembali ASN yang merupakan Mantan Napi,

Menurut Erasmus, Seharusnya Bupati selaku kepala Daerah patuh terhadap Aturan yang lebih tinggi apalagi UU ASN ini sudah diperkuat oleh Mahkamah Konsitusi (MK) saat dilakukan uji materi beberapa waktu lalu.

“Mestinya saat uji materi terhadap UU ASN ditolak oleh MK maka tidak adalagi alasan untuk mengaktifkan kembali ASN mantan Napi Korupsi tersebut” Ungkap Erasmus

Senada dengan Meridian, Erasmus berpendapat Tindakan Yang dilakukan oleh Bupati Rote Ndao berpotensi merugikan keuangan Negara, dimana akibat diaktifkan kembali pihak- pihak yang telah diberhentikan yang jelas ada pembiayaan yang dikeluarkan untuk membayar hak-hak mereka, yang mana pembiayaan tersebut tentunya diambil dari APBD Rote Ndao.

Masih menurut Erasmus, dalam waktu dekat dirinya akan berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD untuk meminta penjelasan dari Pimpinan mengenai ada tidaknya dokumen yang disampaikan oleh pemerintah ke DPRD berkaitan dengan persoalan tersebut, jika ada dokumen yang disampaikan ke DPRD maka pihaknya akan mencari tau Dasar apa yang dipakai Bupati untuk mengaktifkan kembali ASN mantan Napi Korupsi tersebut. (Hen)