Sidang APBD Mengalami Jalan Buntu, DPRD Rote Ndao Surati Gubernur NTT

Rote Ndao, BERITA NTT.com – Situasi Pembahasan APBD Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 nampaknya Mengalami jalan buntu usai Pemerintah melakukan aksi Walkout dari ruang sidang akibat ditolaknya anggaran Untuk Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) pada sidang Gabungan Komisi yang digelar Selasa, (17/12/2019) petang.

Melihat Kondisi itu, Pimpinan DPRD langsung menggelar rapat Internal di Ruang kerja Wakil Ketua Yosia A. Lau, hasil Rapat Internal tersebut pimpinan dan anggota DPRD bersepakat untuk menyurati Pemerintah Provinsi NTT guna menyampaikan kondisi yang terjadi hingga mengakibatkan Mandeknya pembahasan APBD Induk Tahun 2020 tersebut.

Dalam suratnya, Lembaga DPRD meminta agar pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Pusat untuk memfasilitasi sekaligus memberikan arahan untuk kelanjutan pembahasan RAPBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020.

Dewan juga meminta kesediaan waktu dari Pemerintah Provinsi NTT agar Anggota DPRD Rote Ndao dapat bertemu dengan Pemprov NTT guna mengkonsultasikan persoalan dimaksud dengan Gubernur NTT sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang ada di Daerah.

Dalam dengan Nomor 170/111/DPRD/RN/2019 yang diterima media ini, Dewan juga menjelaskan bahwa pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2020 awalnya berlangsung baik-baik saja, nqmun ketika pembahasan sampai pada Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sumberdaya Alam Setda Rote Ndao khusunya pada item Anggaran untuk Kegiatan TBUPP, sebelum pengambilan keputusan untuk item Anggaran tersebut Wakil Bupati dan Ketua TAPD serta pimpinan OPD dan staf menyatakan tidak dapat melanjutkan persidangan dan Walkout dari ruang sidang.

Lembaga DPRD juga melaporkan bahwa, sesuai dengan Peraturan DPRD Rote Ndao nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rote Ndao Pasal 107 ayat (4) yang menyatakan bahwa rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati, akan tetapi pada kenyataannya sejak pembukaan sidang sampai dengan rapat paripurna pengambilan keputusan tidak dihadiri oleh Bupati Rote Ndao dan hanya dihadiri oleh Wakil Bupati Rote andai yang m ngakibatkan lambannya proses pengambilan keputusan karena dalam setiap pembahasan yang membutuhkan pengambilan keputusan wakil buoati dan ketua TAPD harus meminta persetujuan dari abuoati Rote Ndao Terlebih dahulu. (Hendrik)