Penyidik Tipidkor Polres Rote Ndao Dalami Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengangkatan ASN Mantan Napi Korupsi

Rote Ndao, BERITA NTT.com – Penyidik Tindak Pidana Korupsi Reserse dan Kriminal Polres Rote Ndao mulai melakukan penyelidikan terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Bupati Rote Ndao dalam pengangkatan Kembali Aparatur Sipil Negara (ASN) Di lingkup pemerintahan Kabupaten Rote Ndao.

Demikian disampaikan Kapolres Rote Ndao yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim IPTU Wahyu Aga Ari Septyan S, S.Ik yang dikonfirmasi melalui Pesan singkat,

Dikatakannya, untuk mendalami dugaan Tindak Pidana Korupsi tersebut, pihaknya sudah mengundang pihak-pihak yang terkait untuk dimintai klarifikasi atas dugaan kasus Tipidkor akibat adanya SK pengangkatan Kembali ASN Mantan Napi Korupsi yang dikeluarkan oleh Bupati Rote Ndao Paulina Haning-Bullu

Pihak-pihak yang sudah dipanggil diantaranya, Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao Jonas M. Selly, selaku PLT. OPD Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Kabupaten Rote Ndao, dan juga Bendehara Pengeluaran OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Robert Manafe.

Informasi yang dihimpun media ini, Sekretaris Daerah sudah mengetahui adanya panggilan tersebut dan meminta agar penyidik dapat menjadwalkan kembali diwaktu lain mengingat saat ini dirinya sedang ada urusan diluar daerah yang tidak bisa digantikan dengan orang lain.

Sementara Robert Manafe direncanakan akan menghadap ke penyidik Hari ini Rabu (09/10/2019)

Untuk diketahui Kasus ini mencuat setelah Bupati Rote Ndao pada Tanggal 29 April 2019 mengeluarkan SK Pemecatan terhadap Sejumlah ASN Mantan Napi Korupsi di Kabupaten Rote Ndao, Merujuk pada surat Kemenpan-RB tertanggal 28 Februari 2019 mengenai pemberhentian tidak dengan hormat bagi ASN Mantan Napi Korupsi di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao.

Selang beberapa Minggu kemudian Bupati Paulina Haning – Bullu kemudian mengeluarkan lagi SK pengatifan kembali 16 orang ASN mantan Napi Korupsi dan kembali menempati Jabatan semula.

SK pengatifan kembali sejumlah ASN Mantan napi Korupsi itu sontak menuai kontroversi ditengah masyarakat, banyak pihak yang menilai Bupati Rote Ndao Telang menyalahgunakan wewenang dengan menabrak aturan yang lebih tinggi, namun tidak sedikit juga yang mendukung langkah Bupati tersebut.

Seperti yang diberitakan media ini sebelumnya, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) wilayah NTT Meridian Dado mengatakan, Keputusan Bupati Soal pengaktifan Kembali Sejumlah ASN melanggar Hukum, dan Buoati Rote Ndao Dapat dilaporkan ke Pihak Penegak Hukum atau bahkan ke KPK karena diduga telah menyalahgunakan kewenangannya yang berakibat pada Kerugian Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Hen)