Paulus Henuk : Bupati Rote Ndao Berpotensi Dipolisikan

Rote Ndao, BERITA NTT.com – Wakil Ketua DPRD Rote Ndao Paulus Henuk, SH mengatakan Bupati Rote Ndao, Paulina Haning – Bullu berpotensi untuk dilaporkan Kepada pihak berwajib

Hal itu disampaikan Paulus saat dikonfirmasi media ini terkait dengan adanya laporan Bupati Rote Ndao kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan Polemik Pembahasan APBD Kabupaten Rote Ndao yang berujung pada Dikeluarkannya Perkada APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020.

Menurutnya, Dalam laporan Bupati Rote Ndao tertanggal 30 Desember 2019 dengan nomor : HK.180/1386/XII/Kab.RN/2019, Perihal Laporan , pada poin tiga (3) surat tersebut Bupati Mengatakan bahwa pada saat dilakukan rapat fasilitasi penyeleseian deadloc sidang IV DPRD Kabupaten Rote Ndao, oleh gubernur NTT, melalui Asisten Administrasi Umum dan Kepala Biro Keuangan pada tanggal 21 Desember 2019, DPRD Kabupaten Rote Ndao,tidak bersedia menandatangani kesepakatan bersama lanjutan sidang IV
Tahun 2019 untuk membahas Rancangan APBD, Kabupaten Rote Ndao Tahun Aanggaran 2020

Laporan tersebut bagi Paulus merupakan sebuah fitnah, sebab yang terjadi sebenarnya adalah Pemerintah sendiri yang tidak bersedia melanjutkan sidang pembahasan APBD, karena pada tanggal 21 Desember 2019 DPRD mengundang Pemerintah untuk melanjutkan sidang pembahasan APBD TA.2020, namun hari itu juga Bupati membalas surat DPRD dan mengatakan bahwa Pemerintah tidak dapat melanjutkan sidang karena persoalan tersebut sudah dilimpahkan ke pemerintah Provinsi NTT.

“Jadi saya tegaskan bahwa pada Tanggal 21 Desember 2019 itu, tidak ada pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan DPRD Rote Ndao di Kupang, melainkan pada tanggal tersebut DPRD Mengundang Bupati Rote Ndao untuk menghadiri Sidang lanjutan Pembahasan APBD TA. 2020 di Rote Ndao, namun pada hari itu juga Bupati Membalas Surat DPRD yang pada intinya menyatakan tidak bersedia melanjutkan Sidang” Kata Henuk.

Baca Juga:  Jika ada Oknum ASN PTDH masih Aktif PPK bisa di Pidana

Berdasarkan laporan tersebut, Bupati diduga telah memfitnah lembaga DPRD dengan menyampaikan Laporan yang tidak sesuai denga fakta yang terjadi sebenarnya.

Untuk itu, tindakan yang dilakukan oleh Bupati Rote Ndao itu berpotensi dilaporkan ke pihak berwajib, karena diduga telah memfitnah lembaga DPRD Rote Ndao, namun menurut Paulus hal itu masih menunggu sikap Lembaga DPRD Rote Ndao atau sikap fraksi -fraksi yang ada di DPRD atau bisa juga dilakukan oleh Anggota DPRD Rote Ndao Secara Personal (Hendrik)

Komentar Facebook