Mutasi Tanpa Prosedur, Bupati Rote Ndao Segera Diperiksa KASN

Jakarta,BERITA NTT.com- Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam waktu dekat di jadwalkan akan segera memanggil dan memeriksa Bupati Rote Ndao, dengan agenda meminta klarifikasi terkait mutasi dan penempatan sejumlah pejabat struktural dalam Lingkup Pemkab Rote Ndao pada bulan Juni 2019 lalu, yang ditenggarai tidak sesuai dengan penerapan aturan Manajemen Sistim Merit beserta larangannya, sebagaimana yang terkandung dalam UU Nomor 5 Tahun 2014.

Pemeriksaan/ meminta klarifikasi oleh KASN tersebut, didasarkan pada Laporan Dugaan Pelanggaran UU dimaksud oleh salah satu Organisasi Kepemudaan NTT, yang telah disampaikan kepada KASN sebelumnya.

Laporan yang tersampaikan tersebut menyusul adanya temuan dugaan perbuatan sewenang-wenang, melampaui kewenangan, diluar kewenangan, cacat prosedur dan cacat hukum (pelanggaran UU ASN), dalam hal penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Struktural ASN, oleh Bupati Rote Ndao, yang dicurigai tidak mengantongi ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri, serta tidak memenuhi prosedur pengangkatan pejabat ASN dalam jabatan sesuai UU ASN.

Hal ini dibenarkan oleh Penyelidik Senior KASN, Ady Yusuf Tamburaka, yang di konfirmasi media ini, senin (19/08) pagi melalui telepon genggamnya ya g membenarkan, bahwa terhadap dugaan pelanggaran itu telah di laporkan ke KASN dan oleh karena itu KASN siap untuk menindaklanjutinya. Terkait pertanyaan apakah sebelumnya sudah ada koordinasi terkait usulan pengangkatan pejabat struktural ASN oleh Pemkab Rote Ndao melalui KASN, untuk selanjutnya mendapat ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri, juga dikatakannya, sampai sejauh ini Pemda Rote Ndao belum melakukan koordinasi.

“Kami sudah melakukan cross chek, apakah Pemda Rote Ndao sudah pernah mengusulkan pengangkatan pejabat struktural dimaksud, dan sampai dengan diterimanya laporan dari Organisasi Kepemudaan asal NTT, bahkan sampai hari inipun KASN belum pernah menerima pengusulan mutasi dari Pemda Rote Ndao.

Baca Juga:  Mendagri Apresiasi Kekompakan Pemda Layanani WNI Peserta Observasi di Natuna

“Berdasarkan laporan dari Organisasi dimaksud, tentunya kami dari KASN menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas atensi dan kepedulian dari teman-teman organisasi kepemudaan, yang peduli terhadap penegakan kode etik, kode perilaku dan pemberlakuan Manajemen Sistim Merit. Tentunya, setelah menerima laporan tersebut, sejauh ini kami sudah melakukan perampungan data dan pengumpulan informasi, untuk ditelusuri tingkat kebenaran laporan yang sudah disampaikan.

“Berdasarkan bukti-bukti yang telah kami terima dalam laporan tersebut, KASN berpendapat bahwa atas laporan ini perlu mendapat perhatian serius untuk ditindaklanjuti, mengingat pengangkatan Pejabat Struktural ASN dalam jabatan, harus sesuai dengan tahapan pengusulan untuk mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri, oleh karena mutasi yang telah dilakukan tersebut masih dalam masa tenggang larangan UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016.

“Dalam permintaan klarifikasi tersebut maka akan diketahui, apakah dalam hal pengangkatan Pejabat Struktural ASN tersebut telah mengantongi ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri atau tidak, sebagaimana yang disangkakan oleh pelapor. KASN akan berproses untuk memanggil Bupati Rote Ndao selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yang bertanggungjawab penuh atas penandatanganan Surat Keputusan dimaksud, termasuk meminta klarifikasi dari Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Ditanya soal sanksi yang akan diberikan jika memang terbukti dalam mutasi tersebut memenuhi unsur pelanggaran UU 5 tahun 2014, dirinya mengatakan PPK akan diberi sanksi teguran, pencopotan/pembatalan Surat Keputusan tersebut, serta jika tidak menaati teguran KASN dapat merekomendasikan ke Presiden RI untuk memberikan sanksi tegas kepada Bupati Rote Ndao, sebagaimana bunyi dalam UU 5 tahun 2014.

Dirinya menambahkan, dalam hal kepala daerah yang baru dilantik, ketika akan melakukan mutasi/ rotasi dalam waktu enam bulan pasca dilantik, wajib melakukan koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian pengusulan tersebut akan disampaikan melalui KASN, untuk selanjutnya dikaji terkait pengusulan tersebut diantaranya meminta kepada Pemda bersangkutan untuk melengkapi tahapan prosedur yang wajib dilaksanakan. Selanjutnya selesai pengkajian tersebut KASN kemudian akan menerbitkan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan ijin tertulis kepada Pemda bersangkutan.

Baca Juga:  Sekjen Kemendagri: BUMD Sumber Pendapatan Daerah Bukan Sebaliknya

Ditanya soal apakah jika Pemkab Rote Ndao tidak pernah melakukan koordinasi dengan KASN dalam hal pengusulan pengangkatan Pejabat Struktural tersebut, telah serta merta tidak mengantongi ijin tertulis Mendagri, dirinya menampik semua akan terbukti dalam klarifikasi nantinya.

“Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa untuk mendapatkan ijin tertulis Menteri Dalam Negeri dalam pengusulan tersebut tentu ada prosedur dan tahapan lain yang harus dilalui. Salah satu diantaranya adalah peran dari KASN. Jadi kita tunggu saja hasil klarifikasinya, tegas Ady(*timred)

Komentar Facebook