Meridian Dado: Tak Berhentikan ASN Mantan Napi Korupsi Bupati Rote Ndao Bisa Dipidana

Rote Ndao, BERITA NTT.com- Jika Bupati Rote Ndao Tetap Bersihkukuh untuk tidak memberhentikan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) mantan Narapidana (Napi) Korupsi maka Bupati Rote Ndao bisa dipidana karena telah Melanggar Hukum yang berakibat adanya Kerugian Keuangan Negara

Demikian disampaikan Advokad Peradi yang juga adalah Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Meridian Dewanta Dado, SH saat dikonfirmasi media ini melalui Telepon Selulernya Jumat (12/7/2019) melalui Telepon Selulernya

Menurutnya, Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XVI/2018 yang semakin mempertegas aturan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan seperti korupsi, maka seharusnya tidak boleh ada alasan lagi bagi Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera memberhentikan ASN yang telah menjalankan status sebagai terpidana kejahatan dalam jabatan atau korupsi. Keberadaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri); Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB); dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan pada 13 September 2018 justru telah menjadi hukum yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XVI/2018 itu.

Lanjut Meridian, Dengan adanya aturan hukum yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan itu maka Bupati Rote Ndao tanpa tawar menawar harus segera mengeksekusi pemberhentian ASN kasus korupsi di Kabupaten Rote Ndao, sebab apabila para ASN itu tidak segera diberhentikan maka bisa berdampak terhadap kerugian keuangan negara akibat adanya  anggaran berupa gaji, dan tunjangan yang masih terus dibayar ke rekening masing-masing ASN bermasalah itu.

Meridian Juga Meminta agar Kementerian Dalam Negeri harus segera mendesak dan mengingatkan Bupati Rote Ndao selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Kabupaten Rote Ndao untuk segera mengeksekusi pemberhentian ASN kasus korupsi di Kabupaten Rote Ndao, dan apabila Bupati Rote Ndao tetap tidak mematuhi SKB tiga menteri serta Putusan MK tersebut maka Bupati Rote Ndao harus dijatuhi sanksi oleh Mendagri.

Selain sanksi Administrasi, Meridian juga mendesak agar Penegak hukum segera melakukan Penyelidikan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi yang telah dilakukan oleh Bupati Rote Ndao dengan Mengaktifkan Kembali ASN Mantan Napi Korupsi yang sebelumnya telah diberhentikan Oleh Bupati Rote Ndao Sendiri

“Jika Penegak Hukum di Daerah ini tidak sanggup Melakukan Penegakan Hukum terhadap orang Nomor Satu di Kabupaten Rote Ndao tersebut maka KPK – RI dapat mengambil Alih Proses hukum dugaan kasus tersebut” Kata Meridian

Untuk diketahui seperti yang diberitakan media ini sebelumnya, Bupati Rote Ndao Paulina Haning -Bullu melalui keputusannya telah mengangkat kembali Sejumlah ASN Mantan Napi Korupsi Untuk dipekerjakan kembali dan menduduki jabatannya semula.

Ironisnya, Sebelum Keputusan Pengangkatan itu keluar, Bupati juga melalui Keputusannya telah memberhentikan Sejumlah ASN yang terlibat Kasus korupsi dan telah berkekuatan Hukum tetap (Hen)