Fraksi Perindo Pertanyakan Status ASN Mantan Napi Korupsi yang Telah di PTDH dan diangkat kembali

Rote Ndo, BERITA NTT.com – Sidang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 berjalan cukup alot, sebagian besar Anggota DPRD mempertanyakan banyaknya kejanggalan dalam struktur RAPBD Tahun anggaran 2020 yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Rote Ndao, termasuk diantaranya berkaitan dengan status hukum 15 orang ASN mantan Napi Korupsi yang telah dijatuhi hukuman Pemberhentian Tidak Deangan Hormat (PTDH) oleh Bupati Rote Ndao, namun kemudia diangkat kembali dengan dasar yang tidak jelas.

Fraksi Perindo Dalam Pemandangan Umum Fraksinya meminta penjelasan pemerintah terkait dengan Satatus hukum para ASN mantan Napi korupsi tersebut, mengingat hal itu kini menjadi polemik ditengah masyarakat kabupaten Rote Ndao,

Selain itu, Fraksi Perindo juga mempertanyakan, sumber dana yang dikelurkan oleh pemerintah untuk membayar gaji para koruptor yang sudah di berhentikasn oleh Bupati Rote Ndao Paulina Haning Bullu,

Wakil ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao, Paulus Henuk yang ditemui media ini usai paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Rote Ndao mengatakan, pemerintah dalam hal ini Bupati harus memberikan penjelasan yang komprehensif terkait dengan alasan dirinya mengaktifkan kembali Sejumlah ASN mantan napi Korupsi yang telah diberhentikan tidak dengan hormat.

Jika alasannya bahwa usai di PTDH sejumlah asn tersebut melakukan perlawanan dengan memgajukan keberatan kepada Bupati dan kemudia berdasarkan keberatan tersebut Bupati mengaktifkan kembali para ASN mantan napi koruptor tersebut maka, bupati harus menjelaskan kepada public melalui paripurna DPRD bahwa dasar yang dipakai olehnya untuk mengatifkan kembali ASN Mantan Napi Korupsi ntersebut sesuai dengan rujukan aturan UU, PP ataukan aturan Bupati sendiri.

Masih meurut Palus Henuk, langkah yang diambil Bupati dengan mengaktifkan kembali ASN Mantan Napi Korupsi yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap menunjukkan bahwa Bupati tidak berpihak kepada masyarakat, karena akibat sebagian APBD dikorupsi oleh mereka maka pelayanan pembangunan kemasyarakatan menjadi berkurang.

Bagi Paulus jika menurut sejumlah ASN bahwa SK Bupati tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap mereka bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah maka seharusnya mereka mengajukan banding administratif ke PTUN atau ke atasan dari pejabat yang mengeluarkan SK pemberhentian tersebut. (Hendrik)