Dewan Akan Tetap Lakukan Pemilihan AKD Meski Tatib Belum Diundangkan

Rote Ndao, BERITA NTT.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao akan melanjutkan Agenda Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan meski hingga saat ini Tatatertib DPRD belum diundangkan Oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao Paulus Henuk, SH yang dikonfirmasi media ini di ruang kerjanya Senin (25/11/2019) siang.

Dikatakannya, meskipun Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tatatertib DPRD belum diundangkan oleh Pemerintah, Pihaknya tetap akan melanjutkan Agenda kerja DPRD diantaranya Pembentukan AKD dan Pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2020.

Menurut Paulus, Dewan telah membahas dan melakukan konsultasi Tatib tersebut ke pemerintah Provinsi selaku perpanjangan tangan pemerintah Pusat yang ada di Daerah, hasil pembahasan itu pun sudah dilakukan penyesuaian sesuai dengan arahan pemerintah provinsi dan kemudian tatib tersebut ditetapkan.

Usai ditetapkan dalam paripurna, Tatib tersebut langsung diserahkan kepada pemerintah untuk diundangkan, namun sayangnya hingga saat ini tatib itu belum diundangkan oleh Sekda Rote Ndao.

Paulus menambahkan, jika ada pihak yang merasa Pasal-pasal dalam Tatib yang dihasilkan oleh Dewan bertentangan dengan Undang-undang maka silahkan menempuh jalur hukum yang diatur di Negara ini.

Ia menilai, ada pihak-pihak tertentu yang berupaya untuk menghambat kerja Dewan dalam menjalankan Agenda-agenda yang belum terlaksana sehingga dewan bisa dinyatakan gagal.

Pada Kesempatan Itu, Paulus Secara tegas mengatakan, siapapun yang berupaya untuk menghambat Kerja DPRD akan dilawan, Menurutnya Dewan Tidak ada urusan dengan Pengundangan Tatib tersebut, karena itu Tanggungjawab Pemerintah.

” Kita tidak Pusing, Silahkan Kalau Ada yang mau hambat Kerja Dewan, saya audah koordinaaikam dengan Sesama Pimpinan DPRD dan juga teman-teman Anggota, kita Sepakat Hari Rabu ini akan kami lakukan pemilihan AKD dan dilanjutkan dengan Pembahasan RAPBD Anggaran Induk Tahun 2020, siapapun yang berupaya untuk menghambat kerja kami, akan kami lawan” ungkap Paulus.

Atas Keterlambatan Pengundangan perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tatib DPRD tersebut, pemerintah melalui suratnya yang ditujukan kepada ketua DPRD dengan Nomor : HK.18/1248/Kab.Ronda/2019 menyatakan alasan belum diundangkannya perda Nomor 1 tahun 1019 tersebut dikarenakan terdapat beberapa ketentuan dalam Tatib yang tidak sesuai dan tidak mengacu pada peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2018.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Rote Ndao, Carlie Lian mengatakan, surat surat yang disampaikan oleh pemerintah kepad DPRD tidak jelas sebap dalam surat tersebut pemerintah tidak mencantumkan Pasal berapa dalam Tatib yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 itu.

“Harusnya kalau memang Pemerintah melihat ada Pasal-pasal yang melanggar PP 12 tahun 2018 maka silahkan dicantumkan dalam suratnya agar kita tau letak kesalahannya dimana” kalau hanya sampaikan bahwa ada item yang melanggar PP maka itu hanyalah alasan yang tidak berdasar” Kata Carlie.

Carli meminta agar, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao jangan Sok merasa diri paling hebat, jika ingin dikatakan sebagai orang hebat maka jangan mengorbankan kepentingan masyarakat.

” Kalau pemerintah seperti ini, sama saja dengan pemerintah telah dengan sengaja membiarkan Masyarakat Menderita, mengingat ada banyak kepentingan masyarakat Pada Tahun anggaran 2020 yang tidak terkafer didalamnya (Hen)