Bupati Rote Ndao Menghindari Awak Media Saat Hendak Dikonfirmasi

Kupang, BERITA NTT.com – Bupati Rote Ndao Paulina Haning -Bullu terlihat menghindari puluhan wartawan yang menunggunya didepan Pintu Ruang Rapat Sekda Provinsi NTT Benediktus Polomaing Guna Mengkonfirmasi terkait dengan perkembangan Pembahasan APBD Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 yang hingga saat ini tak kunjung ditetapkan.

Saat keluar dari Ruang Rapat Sekda Bupati lqngsung dikawal ketat oleh Ajudan Bupati Ailon Sinlae dan Asisten Administrasi Umum Setda Rote Ndao Yermi Haning, dengan tergesa- gesa Bupati menuruni tangga Lantai dua kantor Gubernur dan agak sedikit berlarian menuju Mobil Putih yang sudah menunggu di Depan Pintu lobi lantai Satu Kantor Gubernur.

Pantauan media ini, tampak awak media sempat berusaha untuk mengikuti sang Bupati hingga ke mobil yang ia tumpangi namun dihalau oleh Asisten Administrasi Umum dan Ailon Sinlai yang berada tepat dibelakang Bupati Paulina Haning-Bullu

Meski ditinggal pergi Bupati, Para awak media yang hadir pada kesempatan itu langsung mencegat Langkah Ketua DPRD Rote Ndao guna mengkonfirmasi berkaitan dengan apa yang diputuskan dalam pertemuan bersama Bupati dan Sekda NTT.

Pada Kesempatan Itu, Ketua DPRD Rote Ndao Alfred Saudila mengatakan bahwa, akibat terjadinya kegagalan pembahasan RAPBD Rote Ndao TA. 2020 antara DPRD dan pemerintah Rote Ndao maka Pemerintah Provinsi NTt melalui Sekretaris Daerah telah menyetujui permintaan Bupati Rote Ndao untuk menggunakan Perkada dalam menjalankan APBD TA. 2020

Ketika ditanya Soal Sikap DPRD dengan Adanya Perkada tersebut, Alfred mengatakan bahwa hal itu ada aturannya sehingga lebih jelasnya ditanyakan kepada Pemerintah Rote Ndao yang mengusulkan hal itu ke Pemerintah Provinsi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Rote Ndao Paulus Henuk yang dikonfirmasi ditempat yang sama menyayangkan langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi yang menyetujui Usulan Bupati Rote Ndao untuk menggunakan Perkada dalam menjalankan APBD Tahun Anggaran. 2020.

Paulus Menilai Langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi merupakan Pemaksaan Kehendak, dan tidak melihat Resiko yang didapatkan oleh kabupaten Rote Ndao jika Pelaksanaan APBD Menggunakan Perkada.

Paulus juga menjelaskan ada berbagai laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao ke Pemprov yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi selama sidang pembahasan APBD di Rote Ndao

“Sebagai contoh, ada laporan Bupati ke provinsi yang mengatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 DPRD tidak mau melanjutkan sidang APBD, hal itu tidak benar, justru pada tanggal 21 Desember setelah kembali dari Konsultasi dengan pemerintah Provinsi, DPRD langsung bersurat ke Pemerintah untuk melanjutkan sidang sesuai dengan arahan Pemerintah Provinsi namun hari itu juga Bupati membalas surat DPRD bahwa Bupati tidak bersedia melanjutkan sidang dengan alasan bahwa semua permasalahan yang timbul sudah diserahkan ke Provinsi” Kata Paulus

Dalam kesempatan Itu Juga, Paulus Menegaskan, Atasnama Fraksi Perindo dan juga selaku Pimpinan DPRD Rote Ndao, ia menyatakan menolak pelaksanaan APBD Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 menggunakan Perkada sebab Baginya Perkada akan sangat merugikan Masyarakat Kabupaten Rote Ndao.

Wakil Bupati Rote Ndao, Stefanus M. Saek yang dikonfirmasi media ini mengatakan, butuhnya pembahasan APBD Rote Ndao diakibatkan karena adanya sejumlah Anggaran yang tidak disetujui oleh DPRD, kurang lebih ada lima item Anggaran yang ditolak oleh DPRD Kabupaten Rote Ndao, namun ia enggan merincikan soal lima item Anggaran dimaksud.

Ketika ditanya apakah, Mandeknya persidangan ini akibat aksi Walkout pemerintah dari ruang sidang DPRD Rote Ndao saat pembahasan mengenai Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan yang diketua oleh Leonar Haning yang adalah Suami Bupati Rote Ndao, Stef mengelak dan mengatakan hal itu terjadi sebagai Akumulasi dari beberapa Item kegiatan yang ditolak oleh DPRRD Rote Ndao.

Untuk diketahui, Sidang APBD Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 mulai mandek sejak Saat rapat Gabungan Komisi yang menyisahkan satu OPD yakni OPD Bagian Ekonomi dan Sumberdaya Alam dan Pembangunan (Ekbang) pada Item Kegiatan TBUPP,

Saat itu, DPRD mempertanyakan Kewenangan TBUPP yang melampaui Batas Kewenangan Bupati dan Wakil Bupati, sehingga dewan meminta agar Kewenangan TBUPP harus dirasionalisasi agar lebih jelas apa yang dilakukan oleh TBUPP dalam Membantu Bupati dan tidak terkesan mengambil alih Kewenangan Bupati.

Selain Itu, Dewan Juga Meminta laporan hasil kerja Tim ini selama satu Tahun yakni tahun 2019 yang telah dibiayai oleh APBD dengan anggaran sebesar 400 juta rupiah,

Sayangnya, apa yang dimintai oleh DPRD tidak diindahkan oleh Pemerintah, pemerintah yang kala itu dihadiri oleh Wakil Bupati dan Sekda serta seluruh Pimpinan OPD. Pemerintah tidak sanggup menghadirkan Laporan Hasil Kerja Tim ini selama satu Tahun Anggaran, akibatnya, Dewan menilai kehadiran TBUPP tidak memiliki dampak untuk percepatan Pembangun di Rote Ndao sehingga dewan Menolak penganggaran untuk TBUPP. (Hendrik)