Terkait Penyegelan Puskesmas Ndao Nuse, Dewan Tuding Pemerintah Tidak Konsisten

Rote Ndao, BERITA NTT.com- Polemik Penyegelan Gedung – gedung milik pemerintah Kabupaten Rote Ndao terus terjadi hampir setiap Tahun.

Alasan Penyegelan pun bervariasi, ada yang disegel karena tidak ada Ganti Rugi oleh Pemerintah, ada pula gedung pemerintah yang disegel akibat pemerintah tidak menepati janji mereka kepada pemilik Tanah.

Seperti halnya yang terjadi terhadap Puskesmas Ndao Nuse yang mana pada Sabtu pekan lalu disegel oleh Pemilik Tanah akibat Pemerintah tidak menempati janji mereka untuk mengakomodir salah satu Anggota Keluarga pemilik Tanah menjadi Tenaga Kontrak Daerah.

Menanggapi fenomena tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao Petrus J. Pelle angkat bicara, Pelle menuding pemerintah Kabupaten Rote Ndao tidak Konsisten terhadap perjanjiannya dengan Pemilik Tanah Puskesmas tersebut.

” Jika Alasan Penyegelan Gedung tersebut hanya karena Anggota Keluarga Pemilik Tanah tidak diakomodir sebagai TKD, tentu sebelumnya Ada perjanjian Antara Pemerintah dan pemilik Tanah, nah kalau perjanjiannya bahwa Anggota keluarga pemilik Tanah akan diakomodir sebagai TKD Maka harusnya Pemerintah menjalankan perjanjian tersebut” Kata Pelle

Menurut Pelle, Pemerintah harusnya memberikan penghargaan kepada pemilik Tanah yang telah menghibahkan tanah milik mereka untuk kepentingan pelayanan Pemerintahan

Petrus menghimbau agar Kedepan jika Pemerintah menjanjikan Sesuatu kepada para pemilik Tanah maka haruslah dipenuhi agar tidak terjadi polemik seperti ini.

” Yah saya takutnya kalau Pemerintah memberikan Janji seperti ini ke semua pemilik lahan yang digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan Fasilitas pemerintahan, nah bisa saja suatu waktu masyarakat pemilik Tanah bisa menyegel semua Gedung -gedung pemerintah” Tambah Pelle

Ditempat terpisah Anggota Fraksi PDI-P DPRD Rote Ndao, Djanu Jaja Ibrahim Manafe, meminta agar Pemerintah pekah terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Terkait Penyegelan Puskesmas Ndao, Djanu mengatakan, persoalan seperti itu tidak akan terjadi jika Pemerintah Komitmen dengan apa yg menjadi kesepakatan antara mereka dengan masyarakat.

“Yah masyarakat bisa segel Gedung -gedung milik pemeeintah berarti ada yang tidak beres disana, bisa dipastikan pemerintah tidak menjalankan kewajibannya terhadap para pemilik Tanah makanya mereka segel” Kata Anggota DPRD Tiga Periode tersebut.

Hal senada juga disampaikan Aktifis ANTRA RI Paulus Henuk saat dikonfirmasi Media ini melalui Telepon Selulernya.

Menurutnya jika Puskesmas itu berdiri di atas tanah masyarakat yang diminta untuk dihibah ke pemda dengan kompensasi keluarga mendapat jatah tenaga honor atau pns, maka pemda harus memenuhi komitmennya.

Tetapi jika tidak, maka ke depan Pemda mesti membayar setiap tanah masyarakat yg dipakai utk pembangunan sehingga mencegah hal – hal seperti ini.

Paulus meminta Pemda mesti menempatkan kesehatan masyarakat sebagai prioritas pertama sehingga mesti segera mencari solusi agar jangan sampai pelayanan di puskemas terganggu.

Ia juga meminta agar pemerintah dapat berlaku adil dalam pelayanan Pemerintahan jangan sampai tanah milik masyarakat diminta untuk dihibah secara cuma-cuma sementara milik pejabat justru minta dibayar mahal

“Menjadi tidak adil kalau tanah masyarakat dipakai untuk pembamgunan diminta untuk hibah ke pemda sementara tanah milik pejabat atau penguasa dibayar dengan harga mahal” ungkap Henuk yang baru saja terpilih Sebagai Anggota DPRD Rote Ndao Periode 2019-2024 itu.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao Yonas M. Selly yang hendak dikonfirmasi tidak berada di tempat, wartawan media ibu sempat menghubungi sekda melalui Pesan singkat Tampak Iya hanya membaca Pesan dan diam tanpa membalas, (Hen)

share on: