Organda Rote Ndao Tolak Revisi UU 22 Tahun 2009

Rote Ndao, BERITA NTT.com – Ketua Organda Kabupaten Rote Ndao, Yunus Panie, menolak rencana pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Demikian dikatakannya, saat dikonfirmasi media ini Melalui Telepon Selulernya, Jumat (13/4) siang.

Dikatakan, UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ yang selama ini dipakai oleh Pihak Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum masih sangat relevan, dengan kondisi saat ini,

Soal rencana menjadikan, Kendaraan Roda Dua menjadi Kendaraan Angkutan Umum, menurutnya hal itu tidak perlu harus dengan merubah UU tersebut, cukup saja dengan membuat sebuah Peraturan Daerah Atau Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Bupati (Perbup)

Yunus pada kesempatan itu juga meminta agar, jangan sampai rencana revisi undang – Undangan tersebut digulirkan hanya karena untuk memenuhi kepentingan kelompok – kelompok tertentu.

“Jangan sampe ada kepentingan kelompok tertentu makanya mau Revisi UU” kata Yunus.

Untuk diketahui Usulan Revisi UU no 22 tahun 2009 tentang LLAJ belakangan ini menjadi topik yg hangat diperbincangkan, revisi tersebut bisa memunculkan aturan tentang penggunaan sepeda motor sebagai angkutan umum

Target revisinya adalah 8 pasal dalam UU nomor 22 tahun 2009 yg akan diubah untuk mengakomodir sepeda motor menjadi angkutan umum, antara lain, Pasal 53 soal kewajiban uji berkala (uji KIR), yang selama ini hanya berlaku untuk mobil penumpang umum, bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Nantinya ada kemungkinan sepeda motor untuk ojek wajib mengikuti syarat ini.

Pasal 77 ayat 2 soal surat izin mengemudi (SIM). Selama ini belum ada SIM khusus untuk pengendara sepeda motor yang dijadikan angkutan umum

Pasal 83 ayat 2 soal syarat khusus untuk mendapatkan SIM kendaraan umum. Selain berusia minimal 20 tahun (SIM A umum),

Pengemudi wajib lulus ujian teori mengenai pelayanan angkutan umum, fasilitas umum dan sosial, pengujian kendaraan, serta tata cara mengangkut orang atau barang.

Selain itu juga dilakukan ujian praktek soal menaikkan dan menurunkan penumpang, tata cara mengangkut orang dan/atau barang, serta etika operator kendaraan umum dan pengoperasian peralatan keamanan.

Pasal 138 soal kendaraan bermotor umum. Aturan ini belum menyebut sepeda motor sebagai jenis kendaraan yang bisa dijadikan angkutan umum.

Pasal 139 soal jaminan penyediaan kendaraan umum oleh pemerintah daerah dan pengoperasian armada hanya boleh oleh badan hukum.

Pasal 140 soal jenis angkutan umum, baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek. Namun belum mengatur soal pemakaian sepeda motor.

Pasal 151 soal jenis angkutan umum tidak dalam trayek. Hanya menyebut taksi, angkutan orang dengan tujuan tertentu, angkutan pariwisata, dan angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 183 soal tarif angkutan tidak dalam trayek. Hanya mengatur tarif untuk taksi, angkutan tujuan tertentu ,
Dan pariwisata (Hendrik)

share on: